REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai, persoalan jaminan produk halal adalah bagian dari peluang, bukan hambatan. Ia mengatakan, produk halal bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tidak terbatas pada umat Islam saja.

Sebab, jelas Iskan, dengan adanya jaminan kehalalan tersebut produk, seperti bahan makanan, akan lebih bersih (cleaner), lebih enak (tastier), dan lebih sehat (healthier). Karena itu, Komisi VIII menginginkan agar masyarakat mengubah persepsi agar Jaminan Produk Halal adalah peluang bukan hambatan.

''Tren global ke depan adalah keinginan orang, bahkan non muslim sekalipun, untuk mengonsumsi barang yang lebih bersih, lebih enak, dan lebih sehat yang terjamin dalam produk-produk halal,'' ungkap Iskan, saat menerima aspirasi dari Peneliti Utama Kebijakan Pangan BPPT, Nurmahmudi Ismail, di Ruang Pimpinan FPKS, Selasa (18/10).

Oleh karena itu, Iskan menegaskan, Komisi VIII akan meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, untuk segera menjalankan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebab, dalam UU tersebut telah diamanatkan selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua tahun sejak diundangkan, yaitu 17 Oktober 2016, pemerintah telah menyelesaikan dua hal.

''Pertama, menyelesaikan peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Permen, agar UU tersebut dapat segera dijalankan. Kedua, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menghimpun dari banyak stakeholder,'' kata Iskan menjelaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika