REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prof Muhammad Baharun, menjelaskan, seorang Muslim wajib menjadikan agama sebagai landasan memilih pemimpin pada era demokrasi saat ini. Tak hanya diatur dalam Alquran, Baharun menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Nilai-nilai Pancasila kompatibel dengan agama dan tidak bertentangan. Jadi, wajarlah mengedepankan nilai-nilai agama lebih dahulu," kata Baharun saat berbincang dengan Republika, Rabu (12/10).
Menurut dia, Muslim harus bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki konsekuensi untuk tunduk kepada ajaran di dalam kitab sucinya. Makna takwa sendiri, kata dia, adalah harus melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI ini membantah jika menyampaikan ajaran Alquran tentang kepemimpinan, termasuk kategori suku, antargolongan, ras, dan agama (Sara). Menurut dia, sangat wajar jika seorang Muslim mendukung Muslim lainnya untuk menjadi pemimpin.
Demikian pula jika orang memberikan suaranya atas dasar kesukuan dan golongan. "Yang tidak boleh itu dipertentangkan. Dijadikan alat untuk menghina golongan," katanya.
Karena itu, Baharun pun mengajak umat Islam untuk kembali kepada agama dan kitab sucinya. Dia berharap, kasus dugaan penistaan agama di Kepulauan Seribu dapat menjadi momentum umat Islam untuk bangkit dan mendekatkan diri kepada agama.
"Jangan kita terpengaruh paham liberal," katanya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
