REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pagelaran akbar muktamar organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Wahdah Islamiyah resmi dibuka hari ini oleh Wakil Presiden H.M Jusuf Kalla di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/7). Wahdah Islamiyah dituntut untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi umat dan bangsa di masa mendatang, seiring dengan tantangan bangsa Indonesia yang makin besar kedepan.
"Muktamar kali ini mengandung arti penting bagi pengembangan visi dan misi dakwah Wahdah Islamiyah ke seluruh penjuru tanah air. Salah satu agenda besar adalah menyusun visi dan rencana strategis (Renstra) organisasi untuk lima belas tahun kedua," ucap Ketua Umum Wahdah Islamiyah, KH Zaitun Rasmin, dalam keterangan resminya.
Dengan tema muktamar kali ini adalah Mewujudkan Indonesia Damai dan Berperadaban dengan Islam yang Wasathiyah (open minded) dimaksudkan agar ajaran dan manhaj Wasathiyah benar-benar membumi di negeri ini. Sebab umat Islam Indonesia saat ini sangat membutuhkan konsep wasathiyah ini.
"Dengan manhaj Wasathiyah kita dapat mengatasi berbagai persoalan umat dan bangsa. Ini adalah solusi dalam mengatasi persoalan ekstremisme baik pemahaman liberal maupun radikal," ungkap Wakil Sekjen MUI Pusat ini.
Sementara itu, Wakil Presiden H.M Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam sambutannya mengapresiasi kiprah dan peran Wahdah Islamiyah baik dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan juga bidang lainnya.
"Merupakan tugas umat Islam untuk memberikan kebahagiaan kepada para pemeluknya. Peran yang dilaksanakan Wahdah Islamiyah hendaknya mencakup berbagai aspek. Bukan hanya dakwah dan sosial tetapi aspek lain juga, seperti aspek ekonomi," katanya.
Wapres juga mendorong agar WI memberikan peran yang lebih besar lagi bagi ummat dan bangsa. Dirinya meyakini WI yang besar dalam waktu singkat akan menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini. "Banyak tugas-tugas kita, kita harus memakmurkan umat. Sebab umat masih lemah dalam aspek ekonomi dan keilmuan," sambungnya.
Dalam bidang keilmuan JK menyoroti langkanya karya ulama Indonesia yang diakui di dunia internasional. "Kebanyakan buku-buku yang beredar di pasaran 90 persen masih terjemahan. Kita belum punya penulis yang dihargai di dunia internasional. Dan, tentunya ini menjadi tantangan kita," pungkasnya.
Selain pemilihan ketua umum, dalam ajang lima tahunan ini juga akan dilakukan pemilihan seluruh pimpinan-pimpinan dewan. Mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sebagai lembaga eksekutif, Dewan Syariah, Dewan Syuro, dan Dewan Pengawas Keuangan.
Terkait kriteria ketua umum yang ideal untuk Wahdah Islamiyah, Ketua Steering Commitee muktamar III Wahdah Islamiyah Rahmat Abdul Rahman menyatakan, kandidat calon ketua umum harus memiliki kemapanan dalam bidang ilmu agama. Kandidat juga harus memiliki jaringan yang kuat dengan sesama ormas Islam lain baik lingkup nasional maupun internasional serta mampu membawa Wahdah Islamiyah menjadi lembaga pemersatu umat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika