REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Agama Kota Padang, Sumatra Barat mengimbau kepada jamaah yang akan melaksanakan ibadah Umrah ke Tanah Suci Makkah untuk mempedomani 'Lima Pasti' yang telah ditetapkan pemerintah.
"Mempedomani lima pasti ini sangat bermanfaat untuk mencegah penyimpangan dan kerugian dalam penyelenggaraan umrah," kata Kepala Seksi Urusan Haji dan Umroh Kemenag Padang, Eri Iswandi di Padang, Rabu (25/5).
Dia menyebutkan imbauan lima pasti dari Kemenag pusat tersebut terdiri atas pertama, memastikan travel atau penyelenggara umrah memiliki izin. Hal ini harus menjadi perhatian calon jamaah saat memilih travel perjalanan dan bisa ditanyakan langsung pada biro tersebut.
Kedua, jamaah harus memastikan harga dan paket perjalanan umrah. Jika perlu dibandingkan antara satu biro dengam biro lain. Bila ada biro yang menetapkan jauh berbeda dari ketetapan dapat dilaporkan kepada pihaknya. Pasti ketiga, yakni menyiapkan visa keberangkatan dari waktu yang jauh dari keberangkatan.
Hal yang keempat, adalah jamaah bisa menanyakan pada biro dan sudah menetapkan waktu keberangkatan, termasuk berkumpul, pesawat dan tujuan mendarat di Arab Saudi. Keempat hal tersebut cukup penting dilakukan calon jamaah agar terhindar dari penipuan atau calo dari biro perjalanan umrah.
"Pasti yang terakhir dan harus ditanyakan yakni kepastian akan tinggal dan hotel yang digunakan selama di Tanah Suci," kata dia.
Dia menyarankan kepada calon jamaah untuk memilih biro perjalanan yang telah berizin dan terpercaya. Sebagai contoh di Sumbar hanya tiga biro perjalanan yang telah mengantongi izin yakni Armada Jaya Tour, Sianok Holiday, dan Rizki Internasional Indonesia.
Selain itu adakalanya Kantor Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) juga memiliki biro perjalanan umrah. "Yang terpenting langkah pasti tersebut haruslah diprioritaskan calon jamaan," ujarnya.
Sementara itu salah satu warga yang telah melaksanakan umrah, Pipit menilai banyak warga di Padang lebih mempercayai biro perjalanan nasional yang telah terpercaya. Ia mengharapkan dengan adanya imbuan Kemenag ini pemikiran warga terbuka dan mau menggunakan biro perjalanan lokal. "Dengan catatan, biro tersebut haruslah menjalankan ketentuan yang telah disyaratkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika