Rabu 20 Jan 2016 19:13 WIB

'Umat Muslim Harus Jadi Pemilik Bangsa'

Rep: c25/ Red: Muhammad Subarkah
Perempuan melintas di depan spanduk ucapan selamat Idul Fitri di depan Gereja Immanuel, Jakarta, Rabu (22/7).
Foto: Antara/Rosa Panggabean
Perempuan melintas di depan spanduk ucapan selamat Idul Fitri di depan Gereja Immanuel, Jakarta, Rabu (22/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia. Sayangnya, fakta mayoritas itu belum diikuti dengan kehidupan bangsa yang seusai dengan kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Islam.

Ketua Umum Persatuan Ummat Islam (PUI), Nazar Haris, menilai proporsionalisme dari fakta kalau umat Muslim merupakan mayoritas belum terlihat, termasuk dalam penerapan kehidupan kebangsaan. Maka itu, ia mengusulkan kepada Dewan Pertimbangan MUI agar dapat menjadikan umat Muslim menjadi pemilik nyata dari Indonesia, dengan memiliki andil signifikan dalam kehidupan berbangsa Indonesia.

"Sebagai mayoritas, umat Muslim harus jadi pemilik bangsa ini," kata Nazar, Rabu (20/1).

Termasuk dalam aspek sosial politik, Nazar belum merasa proporsionalisme demografi keagamaan dapat ditegaskan dan dirasakan oleh umat Muslim sebagai mayoritas. Ia menerangkan dalam dunia politik, umat Muslim di Indonesia belum berhasil mencapai angka 87 persen diperpolitikan Indonesia, yang sedikit banyak dihasilkan dari penerapan pemilihan umum satu orang satu suara.

Dengan tidak adanya kekuatan politik tersebut, Nazar melihat Indonesia menjadi bangsa yang tereliminasi dari dunia internasional, tanpa memiliki kiblat bangsa yang jelas tujuan. Padahal, Indonesia dan umat Muslim sebagai mayoritas harus bisa mempertahaankaan bangsa dengan kemampuan bertahan sendiri, tanpa harus dilindungi dan bergantung kepada bangsa dan negara lain.

Untuk aspek sosial ekonomi, Nazar menegaskan keberpihakan ekonomi belum bisa tertuju kepada bangsa asli Indonesia, dan masih terus mengutamakan kepentingan asing. Maka itu, ia berharap agar Dewan Pertimbangan dapat terus mewujudkan keberpihakan ekonomi, agar dapat tertuju secara nyata kepada bangsa asli atau pribumi Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement