Profesor Gillian juga mengkritik undang-undang yang baru diadopsi yang mempengaruhi kewarganegaraan ganda yang dituduh atas kejahatan terorisme dan mengatakan undang-undang itu diperkenalkan dengan tergesa-gesa.

Ia menggambarkan undang-undang- yang diperkenalkan pada pekan lalu (awal Desember) dengan dukungan dari kubu oposisi Australia itu telah melampaui batas.

"Undang-undang ini, saya simpulkan, secara signifikan mengancam kebebasan kita," sebutnya.

Gillian menerangkan, "Hilangnya kewarganegaraan bagi warga negara ganda, termasuk mereka yang telah menghabiskan sebagian besar, jika bukan seluruh, hidup mereka di Australia, menyerang tepat di jantung para migran sukses dan identitas bangsa multibudaya dari Australia dan mengancam kohesi sosial kita.”

"Hukum kontraterorisme hanyalah salah satu contoh dari gangguan tak masuk akal dari pemerintaha terhadap hidup kita," sambungnya.

Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton memuji Undang-Undang itu sebagai sesuatu yang pantas disahkan di Parlemen seraya menyebut tujuan dari UU tersebut adalah "perlindungan masyarakat dan penegakan nilai-nilai sosial.

UU ini awalnya diajukan di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Tony Abbott.

Baca: Jenderal Polisi Thailand Minta Suaka Politik di Australia

Ikuti Whatsapp Channel Republika