Oleh karena itulah dia menekankan, pada momen Muktamar ini harus dimanfaatkan ICMI untuk mendefinisikan kembali peran mereka yang sesungguhnya. Karena bagi Ali ICMI diibaratkan sudah ketinggalan kereta, dengan perubahan demokrasi yang terjadi saat ini. 

Banyak kasus-kasus yang terjadi saat ini seperti maraknya demo buruh, konfik agama di berbagai daerah dan sebagainya yang seperti terlewatkan oleh ICMI. Tidak hanya itu, terjadinya kasus yang paling populer di Inonesia saat ini yang mencederai kewibawaan parlemen Indonesia, yaitu kasus "Papa Minta Saham". 

(Baca Juga: BJ Habibie akan Bahas Masalah Umat di Muktamar IV ICMI).

Dengan adanya kasus tersebut Ali menilai pemerintah hanya mementingkan demokrasi sebagai prosedural bukan sebagai tujuan dari demokrasi itu sebagai pelayanan publik. Sehingga dia meminta kepada ICMI sebagai organisasi yang menaungi kaum intelektual Muslim untuk kembali menunjukkan taring. 

Hal itu bisa direalisasikan dengan melakukan berbagai riset yang kemudian dapat diusulkan kepada pemerintah sebagai solusi permasalahan tersebut.  Ali melanjutkan, maraknya politik uang, korupsi pejabat, banyaknya kasus mengabaikan hak-hak sipil, kekerasan atas nama agama, semakin menunjukkan pada kita bahwa demokrasi dapat memberikan efek negatif jika tidak ditangani dengan benar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika