Rabu 05 Aug 2015 15:56 WIB
Muktamar Muhammadiyah

'Muktamar Muhammadiyah tak Boleh Hanya Sebatas Pemilihan Pimpinan'

Rep: c 25/ Red: Indah Wulandari
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay.
Foto: Ist
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Muktamar Muhammadiyah ke-47 diharapkan juga membahas permasalahan perlindungan anak dan TKI di Indonesia.

“Pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah tidak boleh hanya sebatas pemilihan pimpinan semata. Harus ada pembahasan tentang persoalan bangsa, di antaranya terkait perlindungan anak dan tenaga kerja Indonesia,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Rabu (5/8).

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai,  kedua permasalahan itu menjadi penting karena banyak kasus-kasus yang seakan membuka mata semua orang, kalau Indonesia masih lemah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Contoh kecil yang ia kaitkan dalam perlindungan anak, di antaranya tayangan-tayangan program di televise masih banyak menayangkan program yang belum ramah anak.

Saleh juga menekankan persoalan tenaga kerja Indonesia, khususnya sering kali menemukan masalah di luar negeri, tempat mereka bekerja.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement