REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai opsi politik Muhammadiyah sesuai khittah Makassar 1971.
Khitah Makassar yang lahir pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 sama dengan opsi pertama yang diajukan Din lewat pidato pembukaan Sidang Pleno Muktamar pada Senin (3/8) malam lalu. Isinya adalah Muhammadiyah bersikap netral dan tetap menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik.
"Saya yakin pilihan khittah Makassar sangat tepat," kata Din di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/8).
Din mengatakan, Muhammadiyah harus menjadi organisasi madani dan independen. Ia mengaku, ingin menegaskan sikap Muhammadiyah dengan melempar tiga opsi politik ke arena Muktamar.
Opsi pertama, kata Din, Muhammadiyah tetap pada jati diri sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural dan menjalankan aktivitas politik sebatas politik moral.
Opsi kedua, Muhammadiyah mendirikan sebuah partai politik sebagai amal usaha atau mengembangkan hubungan khusus dengan partai politik tertentu sebagai partai utama.
Opsi ketiga, Muhammadiyah tetap mengembangkan kedekatan yang sama dengan parpol, namun pada momen pemilu dapat mendukung calon atau parpol yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah.
Din mengakui dua opsi itu muncul karena terjadi muncul tarikan kepada Muhammadiyah untuk mendukung parpol terutama setelah era reformasi. Dengan landasan itu, Din ingin Muktamar di Makassar kembali menegaskan sikap politik seperti yang lahir pada 1971 di tempat yang sama.
Din lantas berharap sikap tegas Muhammadiyah dalam berpolitik bisa kembali dikukuhkan di Makassar.
"Jangan sampai menjadi masalah lagi dalam setiap pilpres, pileg, maupun pilkada," kata Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika