MUI Hormati Pendapat Muhammadiyah Bolehkan Sembelih Dam di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghormati keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang membolehkan penyembelihan hewan dam bagi jamaah haji dilakukan di Indonesia. Meski demikian, MUI juga menegaskan pentingnya menghormati pandangan ulama lain yang berpendapat bahwa dam harus disembelih di Tanah Haram.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, mengatakan, perbedaan pandangan dalam masalah dam merupakan bagian dari khazanah fikih Islam yang patut disikapi dengan saling menghormati.

Baca Juga

"Pertama, kita menghormati keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang memperbolehkan membayar dam di Indonesia. Namun demikian, kita juga menghormati pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa penyembelihan dam itu harus dilakukan di Tanah Haram," ujar Kiai Cholil, panggilan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurut dia, pandangan yang mewajibkan penyembelihan dam di Tanah Haram berangkat dari pemahaman bahwa ibadah tersebut bersifat ta'abbudi, yakni bentuk ibadah yang tata caranya telah ditentukan syariat dan tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional.

"Jadi, bukan persoalan pembagian dagingnya, tetapi persoalan menyembelihnya. Kalau dagingnya di distribusi ke mana pun boleh," ucap Pengasuh Ponpes Cendikia Amanah Depok ini.

Meski begitu, Kiai Cholil menilai pandangan yang membolehkan penyembelihan dam di Indonesia juga memiliki landasan kuat, terutama dari sisi kemaslahatan. Dengan penyembelihan di Tanah Air, manfaat daging dam dinilai dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Sementara dari saudara kita yang memutuskan bahwa boleh bayar dam di situ, kami berpikir soal manfaatnya. Sebenarnya, ini mudah-mudahan taaqqulinya, bagaimana rasionalisasi dari sebuah ibadah itu untuk memberi kesejahteraan pada yang lain," kata Kiai kelahiran Madura ini.

Karena itu, MUI mempersilakan umat Islam menjalankan ibadah sesuai keyakinan fikih masing-masing. Kiai Cholil mengingatkan agar perbedaan pandangan ini tidak menjadi sumber perdebatan yang justru mengurangi kekhusyukan dan pahala ibadah haji.

"Silakan laksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak perlu dipertentangkan, apalagi sampai berdebat yang justru dapat mengurangi pahala atau kekhusyukan ibadah haji," jelas Kiai Cholil

Ia pun menyinggung bahwa pemerintah Arab Saudi saat ini mewajibkan pembayaran dam dilakukan di Tanah Haram melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Dalam proses pengurusan visa haji, pembayaran dam bagi jamaah haji tamattu' dan qiran bahkan telah terintegrasi dalam sistem resmi pemerintah Saudi.

"Silahkan laksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Meskipun kami baca di pemerintah Arab Saudi itu "Diwajibkan untuk membayar dam itu di Tanah Haram". Karena ketika ada aplikasi visa itu sudah sekaligus ada pembayaran dam bagi yang Haji Tamattu' dan Haji Qiran," jelas Kiai Cholil.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa yang membolehkan penyembelihan dam haji dilakukan di Tanah Air. Fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, terutama agar daging dam dapat lebih optimal dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan di Indonesia.

Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustaz Muhammad Ziyad mengimbau seluruh warga Muhammadiyah yang sedang berhaji untuk melaksanakan penyembelihan hewan dam di Tanah Air. Hal ini merujuk pada putusan Majelis Tarjih dan Tajdid yang menyatakan, pengalihan lokasi penyembelihan dam dari Tanah Suci ke dalam negeri adalah sah dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat.

Ustaz Ziyad mengatakan, LPHU PP Muhammadiyah bertugas untuk mensosialisasikan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, termasuk penyembelihan hewan dam yang dapat dialihkan dari Tanah Suci ke Tanah Air mengingat Majelis Tarjih sudah berfatwa hukumnya sah.

"Maka tugas kami adalah mengkoordinasi seluruh jamaah dari warga Muhammadiyah yang ikut bimbingan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang jumlahnya sekitar 12.500 orang, kita minta untuk melaksanakan putusan tarjih ini, yang kedua (kita minta untuk) mengikuti edaran dari Kementerian Haji dan Umrah tentang pilihan penyembelihan dam di Tanah Suci dan di Tanah Air," kata Ustaz Ziyad usai Diskusi dan Sosialisasi Fatwa Tarjih terkait Penyembelihan Dam di Tanah Air yang digelar LPHU di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Selasa (28/4/2026).

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Puncak Ibadah Haji, Jamaah Diingatkan Saling Menjaga Satu Sama Lain
2	Belasan Ribu Jamaah Haji Indonesia Lakukan Tarwiyah, tak Boleh Jalan Kaki
3	Ucapan Narsis Dubes AS Picu Kemarahan: Rakyat Lebanon Harusnya Berterima Kasih ke Israel
4	Ingin Tahu Biaya Liburan Idul Adha di 7 Negara Arab Tahun Ini? Simak Laporan Berikut
5	Tinjau Adahi, Amirul Haj: Penyembelihan Dam Jamaah Haji Indonesia Sah secara Fikih
6	Menhaj Pastikan Kertas yang Ditempel KBIHU di Tenda Arafah Telah Dilepas

MUI Hormati Pendapat Muhammadiyah Bolehkan Sembelih Dam di Indonesia

Rekomendasi

Ucapan Narsis Dubes AS Picu Kemarahan: Rakyat Lebanon Harusnya Berterima Kasih ke Israel

Menhaj Pastikan Kertas yang Ditempel KBIHU di Tenda Arafah Telah Dilepas

Tinjau Adahi, Amirul Haj: Penyembelihan Dam Jamaah Haji Indonesia Sah secara Fikih

Belasan Ribu Jamaah Haji Indonesia Lakukan Tarwiyah, tak Boleh Jalan Kaki

Ingin Tahu Biaya Liburan Idul Adha di 7 Negara Arab Tahun Ini? Simak Laporan Berikut