REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Muktamar Muhammadiyah ke-47 akan dihelat di Makassar pada tanggal 3-7 Agustus 2015. Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir memaparkan lima agenda muktamar Muhammadiyah. "Agenda pertama, program lima tahun ke depan," kata Haedar Nashir kepada Republika, Selasa (28/7).
Haedar menambahkan, program-program itu sudah disiapkan. Muhammadiyah sejak muktamar 2005 di Malang telah menetapkan program jangka panjang sampai tahun 2025. Muktamar ini akan menjabarkan lagi prioritas program untuk lima tahun ke depan.
Menurut Haedar, muktamar juga akan membahas model dakwah komunitas. Poin ini menyangkut model-model dakwah dengan pendekatan baru seperti apa yang akan dilakukan Muhammadiyah ke depan. Sasaran dakwah beragam, mencakup komunitas kelas atas, menengah, bawah, komunitas marginal, dan komunitas khusus, seperti dakwah di kalangan kelompok minat dan hobi.
Yang tidak kalah penting, lanjut Haedar, agenda pembahasan dalam muktamar akan menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap negara pancasila. Indonesia sebagai negara pancasila merupakan hasil dari kesepakatan seluruh komponen bangsa, sekaligus merupakan negara tempat kita berkiprah.
Haedar menjelaskan, inilah yang disebut dengan negara pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya, untuk menjadikan negara pancasila sebagai negara tempat menaruh berkomitmen bersama. Pada saat yang sama, kita berperan mengisi negara ini bersama-sama.
Ketua PP Muhamadiyah ini menyatakan, muktamar juga akan membahas isu-isu strategis, mencakup isu kebangsaan, keumatan, dan isu kemanusiaan global. Sejumlah isu strategis ini dipilih dari sekian banyak isu yang dipandang prioritas untuk menjadi hasil dari keputusan muktamar.
"Salah satunya, LGBT. Karena kan itu menjadi satu rangkaian dari visi Indonesia 2025. Menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang maju, modern, dan profesional sehingga terpenuhi syarat-syarat masyarakat Islam yang sebenar-benarnya," kata dia. (C 38)
Ikuti Whatsapp Channel Republika