REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Islam Muhammadiyah akan merumuskan cetak biru gerakan ekonomi dalam seminar nasional dan lokakarya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Palembang 5-7 Juni 2015.
Ketua MEK PP Muhammadiyah Syafrudin Anhar dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu mengatakan, bahwa saat ini Muhammadiyah berada pada pusaran pertarungan sistem ekonomi kapitalis (liberal), sosialis dan bahkan mungkin kerakyatan.
Dengan potensi yang dimiliki Muhammadiyah sekarang seperti PAUD dan Taman Kanak Kanak sekitar 3.370 buah. Sekolah Menengah Pertama dan Atas berjumlah 941, Perguruan Tinggi sebanyak 174, Rumah Sakit (besar dan kecil) 389 buah, Panti Asuhan, 330 buah serta lembaga keuangan mikro dan koperasi dalam bentuk KJKS BTM ada juga BMT yang jumlahnya sekitar 263 lembaga, ruang dan kesempatan Muhammadiyah untuk? mewujudkan cita-cita Muhammadiyah sangat mungkin terbuka.
"Ruang dan kesempatan tersebut harus didesain dalam sebuah cetak biru gerakan ekonomi, memang Muhammadiyah harus memilih atau memberikan alternatif dari pelaksanaan sistem ekonomi. Artinya, Muhammadiyah harus mampu memformulasikan aktivitas gerakannya dalam rangka membantu peningkatan perekonomian nasional, khususnya dalam upaya mempersempit kesenjangan ekonomi," ujar Syafrudin.
Selain itu, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam, pada satu dasawarsa ini sangat konsen terhadap pengembangan dan peningkatan aktivitas gerakannya, khususnya pada bidang ekonomi. Mengingat Muhammadiyah sebagai gerakan selama ini dikenal hanya beraktivitas pada bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan saja.
Sementara bidang ekonomi belum tersentuh secara optimal dan terencana. Sementara cetak biru gerakan ekonomi Muhammadiyah telah menjadi keputusan dan program Muhammadiyah pada saat Muktamar Malang.
"Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Muktamar Malang, Muhammadiyah didorong untuk menyusun suatu konsep gerakan ekonominya, yang oleh Muktamar tersebut disebut sebagai suatu cetak biru Muhammadiyah," ujar Syafrudin.
Dari cetak biru gerakan ekonomi Muhammadiyah tersebut, syafrudin mengharapkan hal itu akan menjadi miniatur pemerintah dalam mengembangkan ekonomi konstitusi. Muhammadiyah selama ini menilai ada produk-produk undang-undang yang tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi seperti undang-undang migas dan ?sumber daya air. Hal ini yang membuat Muhammadiyah melakukan ?jihad konstitusi dengan melakukan juridical review terhadap undang-undang tersebut.
"Namun demikian peran Muhammadiyah bukan sekedar menggugat saja tapi memberikan solusi bagaimana pemerintah menjalankan ekonomi konstitusi secara benar," kata Syafrudin.
Dalam acara lokakarya nanti akan dihadiri oleh Menteri Perekonomian Sofyan A Djalil, para pakar ekonomi Muhammadiyah dan seluruh pimpinan wilayah MEK se-Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
