REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya prostitusi online di tengah lingkungan masyarakat harus tegas disikapi semua kalangan. "Seharusnya pemerintah harus turun, jangan diam saja, jangan tutup mata, dirazia dipantau," ungkap Ketua Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Habib Salim Alatas, Kamis (23/4).
Dia memaparkan, seluruh jajaran pemerintah harus turun tangan dan bergerak. Lantaran mereka memiliki kewenangan hukum dan memiliki perangkat untuk mengatasi permasalahan maraknya prostitusi.
Salim menyadari ormas ataupun masyarakat tidak berwenang untuk menindak praktik prostitusi. Oleh sebab itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus serius mengatasi permasalahan tersebut.
"Lurah, camat, wali kota, gubernur, polisi, nanti kalau ormas Islam yang bergerak atau masyarakat yang bergerak nanti dikira mengambil alih fungsi kerjaan orang lain. Salah jadinya," ujar Salim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika