Senin 22 Sep 2014 15:40 WIB

Pemerintah Belum Perhatikan Guru Ngaji

Rep: Ahmad Baaras/ Red: Agung Sasongko
Anak-anak belajar mengaji (ilustrasi).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Anak-anak belajar mengaji (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBRANA -- Pemerintah pusat diminta memberikan perhatian lebih besar pada guru mengaji yang ada di desa-desa. Karena para guru mengaji di desa, umumnya orang yang memberikan lebih banyak waktunya untuk mengajar mengaji ketimbang urusan pekerjaan atau urusan pribadi mereka.

"Bagaimana mereka akan bekerja di tempat lain lagi, kalau sepanjang hari harus mengajar mengaji," kata Pengelola dan Pendiri Pondok Pesantren Al Hijrah, Dusun Tegalbadeng Timur, Desa Tegalbadeng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Bali, Syahruddin. Kepada Republika, Senin (22/9).

Syahruddin mengatakan, semestinya pemerintah lebih meningkatkan perhatiannya kepada para guru mengaji yang ada di desa. Karena kegiatan mendidik agama yang dilakukan oleh para guru mengaji, adalah juga pengabdian untuk bangsa.

Syahruddin mencontohkan, di pondok pesantren yang didirikannya, ada sekitar 60 orang santri, yang mengaji pada pagi hari, siang dan sore hari.

Mereka ditangani oleh tiga orang guru mengaji. Untuk membiayai kegiatan operasional pondok pesantren sebut Syahruddin, pihaknya mengandalkan uang iura dari para santri yang besarnya Rp 10.000 per anak. Jika semua anak membayar iuran katanya, maka dana yang diterimanya mencapai Rp 600.000. Namun kenyataannya lanjut Syahruddin, santri yang membayar hanya sekitar 40-an anak.

"Jadi dana yang masuk hanya sekitar Rp 400.000 sebulan," kata Syahruddin.

Dikatakannya, dana iuran santri itu antara lain digunakan untuk membayar listrik dan membantu kesejahteraan guru. Apalagi jelasnya, guru mengaji memberikan waktu yang dimiliki spenuhnya untuk kegiatan mengajar.

Tentang bantuan gaji guru dari pemerintah, diakui Syahruddin ada bantuan dari Pemkab Jembrana, yang besarnya Rp 250.000 se bulan dan diterima setiap tiga bulan sekali. Namun bantuan hanya untuk satu orang guru saja, sedangkan di pondok yang dikelolanya ada tiga orang guru.

"Kami memang patut berterima kasih atas perhatian Pemkab Jembrana. Namun kami berharap agar pemerintah provinsi atau pemerintah pusat juga ikut memberi perhatian pada guru mengaji," kata Syahruddin.

Dihubungi terpisah, Kasi Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Provinsi Bali, Drs Salim Syamlan MPdI mengemukakan, pemerintah pusat telah memberikan bantuan untuk insentif guru madrasah diniah takmiliah se Provinsi Bali, yang setiap tahun jumlah penerianya 25 orang. Hanya saja kata Salim, dia tidak bisa tahu berapa besar bantuan yang diberikan, karena uang dikirim langsung oleh pusat ke rekening penerima bantuan.

"Memang jumlah itu belum mencukupi untuk membantu semua guru mengaji. Tapi ini bentuk dari perhatian pemerintah kepada guru mengaji," kata Salim.(aas)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement