REPUBLIKA.CO.ID, PADANGPARIAMAN – Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Republik RI Anggito Abimanyu melakukan kunjungan kerja ke Padangpariaman dalam rangka meninjau lahan pembangunan "Islamic Centre" di Padangpariaman, Kamis (24/4).
Lahan seluas 10 hektare yang bertempat di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman itu sudah menjadi milik Kementerian Agama semenjak tahun 2000.
"Tanah ini sudah menjadi milik Kementerian Agama dibuktikan dengan sertifikat tanah atas nama Kementrian Agama RI. Jadi, memang kewajiban bagi kami untuk memanfaatkannya," kata Anggito.
Pembangunan "Islamic Centre" yang akan dimulai pada tahun 2015 diperkirakan menghabiskan anggaran Rp 500 miliar lebih, hal ini terlihat dari proposal yang diajukan oleh Pemerintahan Padangpariaman kepada Kementerian Agama.
Dalam kunjungan kerjanya, Anggito mengatakan lahan yang ada akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang terdiri dari asrama haji, hotel syariah, bank syariah, mall dan pusat-pusat keagamaan lainnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pembangunan "Islamic Centre" ini tidak akan dipikul sendiri oleh pemerintah pusat. Namun, akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padangpariaman dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.
"Kami akan koordinasikan anggaran biayanya dengan bupati dan gubernur berapa bisa mereka menganggarkan untuk kebutuhan pembangunan Islamic Centre ini, selebihnya baru ditanggung pemerintah pusat," kata Anggito.
Pemerintah pusat sudah menganggarkan biaya pembangunan pada tahun anggaran 2015. Namun, menurutnya, tidak bisa dianggarkan pada tahun itu saja, melainkan akan dianggarkan secara bertahap dua sampai tiga tahun mendatang.
Ia juga menyebutkan semua pembangunan yang sifatnya sosial dan kemasyarakatan itu akan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pembangunan yang bersifat komersial akan menggandeng pihak swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
