REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden sebagai kepala negara dinilai tidak melindungi hak Muslimah. Berbulan-bulan bulan nasib jilbab polisi wanita (polwan) dan pelajar tidak mendapat kejelasan.
Desakan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengatur seragam di institusi masing-masing belum juga berbuah hasil.
Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia untuk Kemerdekaan Berjilbab, Senin (21/4), sepakat menyatakan jika negara tidak memberi kebebasan beragama, termasuk izin berjilbab di kalangan Muslimah Porli, TNI, perusahaan negara dan swasta, serta lembaga pendidikan.
Dalam aksi damai 'Kemerdekaan Berjilbab' di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (21/4), Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bidang Perempuan Irma Budiarti Sukmawati, menuturkan sejak November semua elemen masyarakat sudah meminta polwan diizinkan berjilbab. Tapi pemerintah sama sekali tidak menggubris.
Dia menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak mampu melindungi hak warganya. Ini jadi catatan tersendiri pemerintahan SBY. Terlebih jika sampai akhir jabatannya presiden belum juga memberi kejelasan soal kemerdekaan berjilbab, kata Irma, itu akan jadi sejarah amat buruk bagi Indonesia.
Menurutnya, presiden malah sibuk berkampanye untuk Partai Demokrat. Di akhir masa jabatannya, presiden tidak menunjukkan upaya mempersembahkan 'hadiah indah' untuk rakyatnya.
Dalam aksi kali ini, masa menyerahkan surat terbuka kepada presiden sebagai desakan adanya keluarnya perpres kebebasan berjilbab di berbagai institusi. "Pemerintah sangat tidak melindungi hak warganya dalam menjalankan keyakinan beragamanya, kami akan membawa ini jadi isu internasional,'' kata Irma.
Persoalan ini akan mereka bawa ke konferensi Kebebasan menjalankan agama dan ibadah yang digelar OKI di Jakarta, Juni mendatang.
Irma mengaku, pelajar dan mahasiswa Islam masih berbaik sangka presiden masih memiliki niat baik kepada semua elemen masyarakat sebelum lengser ia mengeluarkan perpres yang menjamin kebebesan berjilbab bagi Muslimah di semua instansi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika