REPUBLIKA.CO.ID, TENGGARONG -- Peran organisasi keagamaan melalui program pemberdayaan ekonomi umat sangat penting dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Hal ini diungkapkan Kapus Litbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, Abdurrahman Mas'ud, saat membuka Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Intern Pemuka Agama Islam Pusat dan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (24/10).
"Salah satu yang sangat ditunggu oleh umat adalah kerja sosial dan keagamaan ormas-ormas Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi mereka," katanya.
Saat ini, imbuhnya, mayoritas umat Islam masih hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, tingkat pendidikan mereka juga masih rendah. "Bagaimana umat Islam, terutama yang hidup di pedesaan, akan mengenyam pendidikan tinggi kalau kebutuhan pokok saja mereka tak terpenuhi."
Diskusi bertema pemberdayaan ekonomi umat ini diikuti 90 pemuka agama Islam pusat dan daerah. Mereka mewakili sedikitnya 10 ormas Islam, antara lain PP Muhammadiyyah, PB Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Mathla'ul Anwar, DPP Al-Jamiyyatul Washliyah, DPP Dewan Masjid Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia.
Menurut Abdurrahman, pihaknya hanya menfasilitasi para tokoh agama ini untuk berdiskusi mengenai gerakan kepedulian umat di bidang ekonomi. "Semua ormas Islam memiliki gerakan ini, dan alangkah baiknya jika disinergikan," katanya.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah nara sumber, antara lain Direktur Eksekutif Baznas Emmy Hamidiyah, pengusaha Muslim, dan pengurus Masjid Al-Ikhlas jatipadang, Jakarta Selatan, satu dari dua masjid di Indonesia yang meraih sertifikat ISO dari lembaga di luar negeri.
Dalam kesempatan yang sama Asisten IV Setkab Kabupaten Kutai Kartanegara, Bahrul Ssos, menyatakan perlunya satu visi dan persepsi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. "Ini penting, agar program berjalan dan tidak mandek," katanya.
Ia mencontohkan sejumlah program yang sudah dilakukan di Kutai Kartanegara, antara lain bantuan modal bagi kelompok usaha perempuan tanpa bunga. "Kami mendorong masjid-masjid untuk membentuk kelompok usaha bersama," katanya. Jumlah bantuan perkelompok antara Rp 100 juta sampai Rp 500 juta.
Selain membantu permodalan, mereka juga 'mengawinkan' kelompok usaha ini dengan pengusaha. Tujuannya adalah agar terjadi transfer pengetahuan dan bantuan pemasaran.
Sementara di pendidikan, katanya, pemerintah Kutai Kartanegara menggulirkan program subsidi pendidikan. Program ini ditujukan agar sekolah swasta dan madrasah memiliki standar yang sama dengan sekolah negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika