REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Rencana kunjungan Presiden AS Barrack Obama ke Myanmar 19 November mendatang diharapkan memberikan sumbangsih penyelesaian masalah Muslim Rohingya.
Harapan itu disampaikan Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Ekmeleddin Ihsanoglu, Kamis (15/11)."Minoritas Muslim tidak boleh dibaikan karena rezim baru di Myanmar," kata dia seperti dikutip onislam.net.
Pemerintah Myanmar, ujarnya, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi kalangan minoritas, mengembalikan hak kewarganegaraan mereka dan mengakhiri kampanye kebencian terhadap umat Islam.
Direktur Eksekutif Nasional, Dewan Hubungan ISlam-Amerika (CAIR), Nihad Awad, mengatakan bagian penting kekuatan AS yakni kemampuannya menjaga pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia. Tentunya, ia pun berharap Presiden Obama melihat masalah ini selama kunjungannya ke Myanmar.
"Saya memintanya dengan hormat untuk berbicara dengan tegas dan jelas," kata dia. Awad juga mendesak presiden AS untuk menekan pemerintah Myanmar untuk mengakhiri penderitaan Muslim Rohingya.
"Kita semua menyambut langkah baru Myanmar menuju demokrasi. Bangsa AS tidak harus menutup mata dengan salah satu contoh dari pelanggaran HAM terburuk dalam sejarah," kata dia.
Sejak setahun lalu, terjadi bentrokan yang melibatkan warga Myanmar dan Muslim Rohingya. Puluhan tewas, dan ratusan orang tewas akibat bentrokan itu.
Kini, sebagian besar Muslim Rohingya mengungsi ke tempat-tempat tak ayak. Kondisi itu, sekaligus melengkapi penderitaan mereka yang tidak memiliki status kewarganegaraan mana pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
