REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Secara umum penyelenggaraan haji 1433 H/2012 M berlangsung lebih baik dan sukses, tetapi jika dibicarakan tentang kekurangan, tentu ada saja titik lemahnya mengingat penyelenggaraan ibadah itu melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai instansi dan berlangsung secara kolosal.
Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Prof. H. Saiful Muslim dalam percakapan di kediamannya, Ahad (4/11) terkait mendekati berakhirnya penyelenggaraan haji tahun ini.
Secara umum hal itu harus diakui karena jemaah haji di tanah suci dapat menunaikan wukuf secara baik. Tetapi jika disinggung kekurangannya, tentu saja ada karena penyelenggaraan haji ini melibatkan banyak instansi lain yang sepenuhnya di luar kewenangan Kementerian Agama, seperti kesehatan, imigrasi dan Kementerian Luar Negeri, katanya.
Namun menyangkut pelayanan muasasah dan petugas penyelenggara haji Indonesia, Kementerian Agama telah menunaikan kewajiban dengan baik, katanya. Jika dibanding penyelenggaraan haji beberapa tahun silam, ada peristiwa terowongan Mina, kekurangan makanan atau pelayanan katering tak memuaskan hingga pada peristiwa pemondokan terlalu jauh.
"Jika pada musim haji tahun ini ada pemondokan terlalu jauh, pihak Kementerian Agama telah menginformasikan kepada publik secara luas dengan memberikan penjelasan bahwa hal itu terjadi lantaran banyaknya bangunan yang digusur sebagai akibat perluasan masjidil Haram."
Jika direnung ke belakang, peristiwa-peristiwa di penyelenggara haji selalu berulang-ulang. Pondokan, transportasi, katering, haji non-kuota, pemalsuan dokumen (seperti paspor), kurangnya dukungan tenaga kesehatan hingga upaya menekan angka kematian di tanah suci Mekkah, Madinah dan kasus selama jemaah dalam perjalanan. "Ke semua itu terus terjadi. Dan berulang lagi," kata Ketua MUI NTB itu.
Hal itu bisa terjadi lantaran orang yang diberangkatkan sebagai calon haji tiap tahun berubah. Berganti dan petugas pun ada di antaranya belum sepenuhnya memahami tentang haji. Karakter, budaya dan tingkat pendidikan dengan latarbelakang yang berbeda pula dari tahun ke tahun. Adanya perbedaan tersebut bukan perkara muda untuk menyatukan persepsi mereka tentang penyelenggaraan haji.
Untuk itu, ke depan, Kementerian Agama harus bekerja lebih ekstra keras lagi. Hal itu jangan sampai dikesankan tidak melakukan apa-apa terhadap kasus-kasus yang terus berulang, mengingat ibadah haji bagi warga NTB termasuk pula di berbagai daerah lainnya menempati posisi terhormat.
Status haji, menurut Kabid Haji NTB, Maad Umar dapat menempatkan diri seseorang kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Ada satu desa di provinsi ini, seorang yang telah menunaikan ibadah haji diberikan tempat khusus tatkala berlangsung suatu acara hari besar Islam.
"Zaman kolonial, hanya seorang hajilah yang dibenarkan menggunakan kopiah warna putih."
Menunaikan ibadah haji adalah hak sebagai pengabdian ibadah kepada Allah, karena itu bagi masyarakat NTB dinilai sangat penting. Daftar tunggu haji di NTB hingga kini mencapai 11 tahun dan warga setempat sangat mendambakan pergi haji. Pengorhmatan kepada yang menunaikan ibadah haji pun sangat tinggi.
Jadi, kata Maad Umar, tak heran Bandara Internasional Lombok sekarang ini terus dipenuhi oleh penjemput jamaah haji, seperti yang terjadi pada Ahad dini hari, 325 jemaah haji asal Lombok Timur yang baru kembali ke daerahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika