REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- Menyusul rencana pemerintah Arab Saudi untuk melakukan perluasan Masjidil Haram, DPR mengusulkan adanya Kampung Indonesia. Menurut Wakil Ketua DPR, Anis Matta, pemerintah bisa menjajaki kemungkinan itu lewat hubungan baik antara negara.
“Mumpung Arab Saudi sedang gencar-gencarnya membangun, hubungan baik selama ini antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bisa digunakan untuk melaksanakan niat tersebut,'' ujar Anis Matta saat ditemui ketika berkunjung ke Madinah, Jumat (12/10).
Menurut Anis, pemerintah bisa meminta pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan lahan untuk pembangunan kampung tersebut. Kendati agak jauh dari Kota Makkah, kata dia, asalkan terkoneksi dengan subway dan monorel, pembangunan kampung ini bisa membantu mengatasi masalah pemondokan jamaah calon haji setiap tahun.
Anis juga yakin, kampung ini tetap akan digunakan untuk mengakomodasi jamaah umrah. Terlebih, menurut dia, jumlah jamaah umrah Indonesia mencapai 400 ribu orang sepanjang tahun. ”Ini juga akan bisa menekan ongkos naik haji dan juga umrah sehingga akan makin banyak orang Indonesia yang mungkin karena tidak bisa haji dalam waktu dekat tetap bisa melakukan umrah karena harganya yang semakin murah,” imbuhnya.
Dia berpendapat, hal yang sama bisa direalisasikan di Madinah. Untuk pembiayaan, Anis menyarankan pemerintah mengeluarkannya dari APBN ataupun dari dana abadi umat. Ini merupakan bentuk investasi yang akan menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Dia melanjutkan, ini juga menjadi penting karena pemerintah Arab Saudi dengan berbagai pembangunan, termasuk perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menargetkan kedatangan jamaah haji sebanyak 12 juta orang ke depannya.
”Kalau tidak memiliki dana, maka bisa dibuatkan kontrak penyewaan jangka panjang. Mumpung negara lain belum ada yang merealisasikan ke arah sini, maka lebih baik kita mendahuluinya. Kita bisa meminta perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi yang dimiliki Bin Ladin membangunnya,” imbuhnya.