REPUBLIKA.CO.ID,JEDDAH--Jamaah haji nonkuota terus berdatangan ke Tanah Suci. Hingga kemarin PPIH Daerah Kerja (Daker) mencatat ada 16 kedatangan jamaah non-kuota yang tiba di Bandara King Abdul Azis Jeddah
"Dari sejumlah kedatangan itu, kini ada 1.330 jamaah haji nonkuota yang sudah tiba di Arab Saudi," kata Kasi Pengendalian Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Cecep Nur Syamsi di Jeddah, Jumat (28/10).
Jamaah nonkuota tersebut berasal dari Banjarmasipan, Kalimantan Timur dan Jakarta. "Mereka akan terus kita pantau pergerakannya," ujarnya.
Duta Besar Republik Indonesia Gatot Abdullah Mansyur menilai keberdaan jemaah haji nonkuota telah merusak sistem. "Karena itu, mereka yang memberangkatkannya harus ditangkap dan ditindak sesuai aturan yang ada," katanya.
Lebih jauh Gatot menjelaskan, panitia haji non kuota adalah mafia dalam bentuk agen perjalanan. karena itu ia sudah wanti-wanti agar keberadaan jamaah haji non kuota yang mendapatkan visa dari Kedubes Arab Saudi di Jakarta tidak sampai mengganggu jamaah haji reguler.
"Kami sudah wanti-wanti ke Muassasah supaya jamaah haji nonkuota jangan disusupkan lagi ke tenda jemaah haji reguler seperti tahun lalu. Pak Menteri Agama juga sudah lakukan klaim," tegas Gatot.
Upaya untuk menanyakan kepada Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, menurutnya, juga sudah dilakukan. Namun, tutur Gotot, mereka selalu mengaku tidak pernah memberikan visa kepada jamaah haji nonkuota.
"Dalam kenyataannya ada saja jemaah haji nonkuota," katanya. Memang, imbuh Gatot, pemberian visa merupakan hak setiap negara. Meski demikian, untuk jemaah haji ini mestinya tetap disalurkan ke Kementerian Agama supaya tidak metusak sistem.
Sebelumnya Menteri Agama, Suryadarma Ali, mengatakan harus ada tindakan komprehensif untuk mengatasi haji non kuota. Menurut undang-undang penyelenggaraan haji itu di bawah Kementerian Agama. Jika ada yang di luar itu sama saja dengan melanggar undang-undang. "Dan polisi punya hak untuk menangkapnya," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Suryadharma menambahkan, jalan keluar untuk mengatasi jemaah nonkuota pihaknya akan membicarakan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan Kedubes Arab Saudi di Jakarta.