REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH – Keliling dari pondokan ke pondokan, Amirul Haj Indonesia Suryadharma Ali menyampaikan pesan Presiden agar jamaah melakukan shalat ghaib dan membacakan Qunut Nazilah untuk korban bencana di Indonesia. Rabu (10/11) ini, Suryadharma mengunjungi jamaah dari Magelang.
Selasa malam, Suryadharma mengunjungi jamaah Pandeglang dan Pasuruan. KH Hasyim Muzadi, wakil Amirul Haj, memimpin doa untuk kemabruran haji dan keselamatan korban bencana.
Suryadharma juga sempat melihat pondokan yang buruk fasilitasnya yang ditempati jamaah dari Pasuruan dan Manado. ‘’Pemondokan terburuk,’’ ujar Suryadharma, Selasa, pukul 23.00 waktu Arab.
Pondokan ini tak memiliki dapur, sehingga jamaah memasak di kamar masing-masing. Mereka juga sering kesulitan air bersih. Saat berdialog dengan Menag, jamaah kembali mengeluhkan masalah air yang tidak lancar. Mereka juga meminta sisa uang sewa, seperti jamaah lain yang telah menerimanya.
Menag pun meminta jajaran panitia haji Daker Makkah agar masalah tersebut segera diselesaikan. Tapi, mereka takmungkin mendapat sisa uang sewa pondokan, karena harga rumah yang mereka tempati harganya di atas 2.850 riyal.
Dari rumah 1102, Menag yang didampingi Dirjen Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Slamet Riyanto, lantas menuju rumah nomor 732 di kawasan Bakhutmah.Di rumah tersebut, Menag mengunjungi KH Maimun Zubair, pengasuh pondok pesantren Sarang, Rembang yang juga menjadi sesepuh PPP.
Menag membicarakan masalah haji dengan KH Maimun. Di sini, doa bersama pun digelar untuk keselamatan bangsa akibat banyknya bencana akhir-akhir ini.
Di salah satu pondokan, Suryadharma sempat menemui jamaah yang sedang sakit. Di kamar jamaah sakit itu, ia mencium asap rokok. ‘’Coba tolong jangan ada yang merokok. Kita yang sehat saja sesak, apalagi jamaah yang sakit,’’ kata Menag menegur jamaah.
Pemerintah Arab melarang jamaah merokok di Makkah, radius lima kilometer dari Masjidil Haram. Poster-poster larangan merokok pun dipasang di berbagai tempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika