REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Parliementary Center, Sulastio, meragukan sensitivitas anggota DPR yang membawa keluarga saat menjalankan tugas memantau ibadah haji. Apalagi kepergian mereka itu dibiayai oleh negara.
"Ada ribuan orang mengantre pergi haji lalu di mana sensitivitas anggota DPR itu," ujar Sulastio, Kamis (04/11). Ia yakin dalam penyelenggaraan ibadah haji sudah ada kuota yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Meskipun seseorang sudah mempunyai uang yang cukup, dia harus menunggu giliran.
Sedangkan para anggota DPR ini justru membawa serta keluarga mereka. "Kalau ke Arab pada saat musim haji, tidak mungkin untuk jalan-jalan. Kalau tidak bekerja, ya beribadah. Anggota DPR-nya mungkin bertugas, lalu keluarganya ngapain," kata Sulastio. Ia menduga keluarga anggota DPR itu memanfaatkan fasilitas negara untuk berhaji.
Sulastio yakin DPR yang bertugas ke luar negeri menggunakan visa diplomatik sehingga tidak perlu mengkhawatirkan masalah kuota haji. Ia pun percaya, keluarga mereka juga menggunakan visa yang sama.
Ini tentu menjadi jalan pintas menghindari kuota jamaah haji yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Selain itu biaya rombongan ini akan lebih murah karena tidak perlu membayar ongkos naik haji (ONH).
Dia berharap para anggota DPR itu bisa memberikan pertanggungjawaban ketika sampai di Indonesia. Mereka harus bisa menjelaskan parameter apa yang dibawa dari Indonesia untuk dipanatu di sana lalu bagaimana hasil pemantauannya. "Mereka seharusnya berbekal data. Misalnya biaya ONH segini, pelayanan di sana bagaiaman, atau tentang jamaah sakit di sana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
