REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH--Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengaku sangat resah dengan keberadaaan jamaah nonkuota. Sebab keberadaan jamaah ini dipastikan bisa mengganggu terhadap layanan yang akan diberikan bagi jamaah haji reguler maupun jamaah khusus di Tanah Suci.
Sementara itu, jumlah jamaah nonkuota memasuki puncak haji terus bertambah. Hingga kemarin, tercatat sudah 350 orang yang masuk lewat Bandara King Abdul Azis Jeddah. Jamaah terakhir yang masuk adalah dari Banjarmasin sebanyak 124 orang yang diberangkatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Makmun Mulia dan sembilan orang dari KBIH Dzikrullah Sumatera Barat. Pekan lalu, 216 jamaah yang diberangkatkan KBIH Al Marifat Banten dan satu jamaah dari At Taubah Riau juga sudah masuk ke Tanah Suci.
Menag meminta Direktorat Jenderal Haji mengusut tuntas munculnya jamaah nonkuota ini. Apalagi, dari informasi yang berkembang, jamaah ini juga akan ditempatkan di maktab 17 di Arafah dan Mina nanti oleh Maktab Wukala Muwahad. "Ini perlu diusut, kalau perlu KBIH-nya harus dicabut izin bimbingannya," tegas Suryadharma di sela mengunjungi jamaah yang tengah transit di Bandara King Abdul Azis Jeddah, Selasa (2/11) malam.
Di depan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Slamet Riyanto, Dubes RI untuk Arab Saudi dan Kesultanan Oman Gatot Abdullah Mansyur, Menag menyatakan pemerintah sudah berupaya keras menekan munculnya lagi jamaah nonkuota. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Namun dia heran mengapa jamaah "illegal" ini tetap saja muncul dari tahun ke tahun. Pada tahun lalu, jamaah nonkuota mencapai sekitar 3.000 orang. "Kita memang seperti tidak banyak repot, karena mereka (nonkuota) berangkat sendiri dan sebagainya, tapi sebenarnya kita repot karena jika mereka sakit atau meninggal tentu tak bisa dibiarkan saja," tandas Ketua Umum PPP ini.
Dirjen Haji Kemenag Slamet Riyanto juga masih belum mendapatkan laporan lengkap dari mana penyelenggara jamaah nonkuota ini bisa mendapatkan visa haji. Sebab Dirjen Haji sudah berkoordinasi langsung dengan Kedubes Arab Saudi di Indonesia terkait pelarangan jamaah nonkuota. "Upaya pengetatan sudah dilakukan tapi saya tak tahu di mana jebolnya."
Jumlah pasti jamaah ini pun sulit dideteksi. Karena saat datang, mereka layaknya jamaah biasa. Yang membedakan mereka adalah tidak dilengkapi dengan gelang identitas. Soal layanan kepada jamaah nonkuota ini, pihaknya enggan berkomentar. "Sejak awal kami hanya fokus memberikan layanan kepada jamaah resmi," terang Slamet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
