REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak semua pihak mengenyampingkan pendapat masing-masing dan duduk bersama membahas penentuan standarisasi hilal.
Menurut Ketua Lajnah Falakiyyah PBNU, A Ghazalie Masroeri, pembahasan tersebut harus mulai dari nol dan koridor yang sama. Selain itu, perlu legitimasi tata rukyat dan hilal yang ditinjau dari segi bahasa, Alquran, hadis dan ilmu pengetahuan.”Insyallah jika ini dijalankan maka akan ketemu kesepakatan,”ujar dia di Jakarta, Jumat (3/8)
Ghazalie menegaskan, akar persoalan bukan penentuan kriteri hilal. Sebab, jika pembahasan berkutat pada kriteria hilal maka akan berujung pada kebuntuan. Dengan demikian, setiap kelompok harus menyepakati terlebih dahulu legitimasi rukyat dan hilal. Oleh karena itu, agar pembahasan sukses maka dibutuhkan intervensi pemerintah.
Apalagi, fungsi pemerintah menurut Islam adalah menjaga maslahat dunia dan agama. Terutama mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Lebih lanjut, Ghazalie menuturkan PBNU di berbagai kesempatan melontarkan wacana almanak nasional.
Kalender tersebut kelak diproyeksikan sebagai panduan dan acuan penanggalan nasional. Rumusan almanak tersebut berdasarkan aspek syar’i, geografis, astronomi dan politik. Selain itu, gagasan mengadakan rukyat global secara nasional dinilai positif oleh NU.”Prinspinya NU siap berdialog dengan siapapun dan kapanpun,”tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
