REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan siap membahas ketentuan dan definisi hilal antara ormas, pemerintah dan pihak terkait. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam, Yunahar Ilyas, Muhammadiyah menanggapi positif rencana penyamaan persepsi hilal selama dalam kerangka ilmiah dan metode yang baik.

”Perlu diskusi lebih intens untuk menyamakan persepsi,”ujar dia kepada Republika di Jakarta, Jumat (3/8) Yunahar mengatakan, selama ada rasa toleran dan keterbukaan maka titik kesepakatan bisa diperoleh. Sebab, sampai sekarang masing-masing pihak mempunyai pendapat dan berusaha mempertahankannya.

Baik kriteria keberadaan hilal wujud hilal maupun mungkin dilihat imkan rukyat Dengan demikian, sepanjang belum ditemukan metode dan kerangka ilmiah pententuan hilal maka yang terpenting menyadarkan umat tentang perbedaan. Bagaimanapun, persoalan ini bukan masalah pokok dalam agama.

Lebih lanjut Yunahar mengungkapkan, dalam penentuan hilal Muhammadiyah menggunakan landasan keagamaan murni. Bukan politik keagamaan. Sebab, pemerintah dinilai tidak memiliki kewenangan menentukan karena jabatan menteri agama bukan mufti tetapi jabatan politik.

Oleh karena itu ke depan, idealnya, Indonesia memiliki lembaga kefatwaan independen yang didukung dengan undang-undang.”Apapun keputusan lembaga itu nantinya bersifat mengikat seperti Mufti di Malaysia,”ungkap dia

Ikuti Whatsapp Channel Republika