REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Rabitha Haji Indonesia, Ade Marfudin, berpendapat besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) telah diputuskan secara kompromistik. '''Kompromistik, karena diputuskan tidak berdasarkan analisa lapangan, namun karena ingin cepat saja. Padahal menurut hitungan kami, minimal penurunan itu bisa 150 dolar AS atau bahkan bisa 200 dolar AS. Bukan hanya 80 dolar AS,'' ujarnya di Jakarta, Kamis (22/7).

''Ini sesuai dengan dugaan kami sejak awal. Karena kalau dibiarkan menggantung, DPR juga tidak mau disalahkan. Pemerintah juga ingin cepat-cepat karena harus mempersiapkan segala macamnya. Jadi hanya berdasarkan kompromi-kompromi saja,'' jelasnya.

Menurut Ade, seharusnya pemerintah dan DPR bisa mempertimbangkan sejumlah faktor realita di lapangan dalam penetapan besaran BPIH ini. ''Realitanya bahwa saat ini harga avtur rendah. Belum lagi ada sejumlah beban yang diambil anggarannya dari APBN, seperti untuk petugas haji dan kesehatan. Jadi yang tadinya dibebankan pada BPIH, menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi ada dana yang diambil dari dana optimalisasi haji, dana yang tersimpan itu,'' paparnya.

Dikatakan Ade, seharusnya Indonesia bisa meniru dari negara tetangga dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. ''Lihat saja Malaysia, setiap tahunnya dia tidak pernah kesulitan untuk mencari perumahan. Karena sudah ada dana yang tersedia dan mereka tinggal memperpanjang saja sewa rumah setiap tahunnya. Tidak seperti kita yang setiap tahun harus mencar lagi, mencari lagi perumahan, yang untuk ini saja mengeluarkan biaya tinggi,'' kritiknya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika