REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menutup kegiatan Halaqah Dakwah Nasional di Jakarta pada Selasa (14/11) malam. Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis mengatakan bahwa dalam halaqah ini telah dirumuskan Program Akademi Dakwah untuk memberikan standarisasi kepada para dai di Indonesia.
"Kita memang tidak membuat rekomendasi khusus, tapi kita membuat Akademi Dakwah. Dan itu sudah disepakati untuk dilaksanakan 2018," ujar Kiai Cholil kepada Republika.co.id, Rabu (15/11).
Ia menuturkan, Akademi Dakwah diperlukan untuk membuat para dai di Indonesia bisa mensyiarkan Islam Wasathiyah (tengah), yaitu Islam moderat yang tidak bertentangan dengan NKRI.
"Ciri khas dari Akaedemi Dakwah ini, kan kita sudah ketemu profil Islam Wasathiyah. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam konteks beragama," ucapnya.
Selain itu, menurut dia, para dai lulusan akademi ini nantinya akan menjadi partner pemerintah dalam penyiaran ajaran Islam ala Indonesia, sehingga para dai harus berkomitmen terhadap NKRI. "Kita ini kan sudah membuat peta dakwah, kedua kita sudah bikin pedomannya. Nah sekarang kita mengarah kepada Akademi Dakwah," katanya.
Ia menjelaskan, nantinya ada sekitar 40 dai yang akan distandardisasi dalam angkatan pertama Akademi Dakwah. Para dai harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan di tingkat nasional, kemudian akan disebar ke provinsi untuk mempraktekkan cara berdakwah yang sesuai dengan Islam Wasathiyah.
Setelah itu, para dai yang dianggap telah mempunyai kompetensi dan mendapatkan sertifikat akan dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi dai yang mempunyai standar Internasional. "Tahun depan kita sudah memulai pelatihan dai Internasional. Misalnya, di Mesir nanti seminggu pelatihan, di Oman, Turki. Nanti ada studi komparasi untuk mengenal isu-isu Internasional," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika