Rabu 03 May 2017 14:46 WIB

Puan: Menjaga Islam Nusantara

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: Agus Yulianto
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puana Maharani menyampaiakn pidato pengantarnya jelang penandatanganan kerja sama Gerakan Nasional Revolusi Mental di kantor pusat PBNU, Jakarta, Rabu (3/5).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puana Maharani menyampaiakn pidato pengantarnya jelang penandatanganan kerja sama Gerakan Nasional Revolusi Mental di kantor pusat PBNU, Jakarta, Rabu (3/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menyampaikan, pihaknya berupaya menjaga Islam Nusantara. Hal tersebut disampaikannya saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenko PMK dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU pada Rabu (3/5).

Puan mengatakan, kerja sama antara Kemenko PMK dan PBNU sebagai salah satu tindak lanjut dari pemerintah dalam rangka melakukan sinergi serta kerja sama. Kerja sama ini diwakili Kemenko PMK bersama PBNU. Menurutnya, kerja sama ini juga berkaitan dengan revolusi mental.

"Bahwa apa yang kita akan lakukan ini tentu saja nantinya bagaimana kita menjaga Islam Nusantara itu bisa terjaga berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Puan kepada Republika usai menandatangani nota kesepahaman Gerakan Nasional Revolusi Mental, Rabu (3/5).

Kemenko PMK dan PBNU bersepakat melakukan kerja sama untuk membangun karakter bangsa melalui gerakan nasional revolusi mental. Gerakan revolusi mental mencakup banyak hal. Bisa dengan berbagai macam kegiatan dan program.

Selain itu, bagaimana sinergi kementerian yang ada di bawah Kemenko PMK dengan PBNU. Sebab, sinergi pendidikan umum dan pendidikan agama yang ada di pesantren sangat penting. Saat ini ada sekitar 22 ribu pesantren NU di seluruh Indonesia.

Puan mengungkapkan, pemerintah harus hadir di pesantren, tapi bukan hanya hadir di pesantren NU. Pemerintah juga harus mendapatkan masukan dari PBNU tentang sinergi yang bisa dilakukan. Seperti sinergi yang berkaitan dengan kesejahteraan, contohnya apakah nanti Kartu Indonesia Pintar bisa masuk ke anak-anak pesantren   

"Kemudian, bagaimana pelayanan kesehatan masuk ke pesantren, karena pendidikan harus sehat rohani dan jasmani," ujarnya.

Puan juga menyampaikan, pendidikan karakter dalam rangka membangun bangsa kedepan untuk menyiapkan putra-putri Indonesia harus dengan cara gotong royong. Kerja sama antara Kemenko PMK dan PBNU merupakan salah satu bentuk gotong royong.

Dikatakan Puan, revolusi mental juga harus dilakukan oleh semua lapisan dan dilakukan dengan cara gotong royong. Tentu saja, hal itu perlu dukungan dari PBNU. "Dengan dilakukannya kerja sama ini, saya optimis ke depannya Islam Nusantara dengan NKRI akan tetap terjaga dengan NU berada di garis terdepanya," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement