REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) memulai moratorium atau penghentian sementara penambahan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas menanggapi moratorium tersebut.

Menurut Buya Anwar, MBG penting karena tidak ingin ada anak-anak di negeri ini yang mengalami stunting. Namun, yang perlu diberikan MBG dari APBN bukan anak-anak dari keluarga kaya karena, di samping mereka sudah mampu menyediakannya, dana pemerintah juga cukup terbatas.

"Untuk itu yang perlu dikasih MBG adalah anak-anak dari orang-orang yang fakir dan miskin serta terlantar (sebagaimana Pasal 34 UUD 1945)," kata Buya Anwar kepada Republika, Rabu (10/6/2026).

Buya Anwar mengatakan, jika pemerintah memfokuskan program tersebut untuk membantu anak-anak yang tidak mampu saja, maka dana yang diperlukan hanya 10 persen dari yang ada sekarang. Jika untuk tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp 268 triliun dari hasil revisi dan efisiensi usulan pagu awal yang sebelumnya sempat direncanakan sebesar Rp 335 triliun, maka 10 persennya hanya sekitar Rp 26,8 triliun.

Ia menambahkan, selisih sekitar Rp 241,2 triliun dapat dipergunakan untuk kepentingan lain, seperti gaji dan pembangunan.

"Tentang pengelolaannya menurut saya tidak perlu seperti sekarang ini, tetapi cukup diselenggarakan oleh masing-masing sekolah bekerja sama dengan organisasi wali murid dan masyarakat sekitar. Ini penting dilakukan agar kualitas makanan, proses, dan pengawasannya bisa jauh lebih baik dan lebih mudah sehingga kalau ada masalah dapat diatasi dengan cepat dan tepat," ujar Buya Anwar.

Oleh karena itu, Buya Anwar menegaskan sangat setuju dengan adanya moratorium (penghentian sementara) untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah mencari bentuk dan cara yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan yang ada saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika