REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Parlemen Iran menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk mengatur pelayaran di Selat Hormuz, termasuk pungutan biaya melintas dan larangan bagi kapal AS serta Israel.

"RUU terkait rezim hukum di Selat Hormuz telah siap," kata Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi pada Jumat (8/5/2026), seperti dikutip kantor berita Fars.

Ia menambahkan RUU tersebut akan disahkan dalam sidang paripurna parlemen sebelum diserahkan kepada Dewan Wali untuk mendapatkan persetujuan.

Komisi parlemen itu sebelumnya telah menyetujui rancangan awal undang-undang tersebut yang mengatur mekanisme pungutan di Selat Hormuz.

RUU itu juga mencakup larangan melintas bagi kapal AS, Israel, dan negara-negara yang terlibat dalam kebijakan sanksi terhadap Iran.

Bank Sentral Iran juga disebut telah membuka empat rekening baru dalam mata uang rial Iran, yuan, dolar AS, dan euro untuk menampung pembayaran pungutan di Selat Hormuz.

Pada 28 Februari 2026, AS dan Israel meluncurkan serangan gabungan terhadap Iran yang menewaskan lebih dari 3.000 orang.

Pada 8 April 2026, gencatan senjata disepakati dengan mediasi Pakistan. Namun, tahap pertama perundingan damai di Islamabad pada 11 April gagal menghasilkan kesepakatan jangka panjang.

Meski kedua pihak tidak lagi saling menyerang, AS disebut telah memblokade lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz. Mediator masih berupaya memfasilitasi putaran baru perundingan antara AS dan Iran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika