REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menanggapi wacana penerapan skema 'War Tiket Haji' yang menjadi polemik. Ia menegaskan bahwa bagi BPKH prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah harus tetap menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.
Fadlul mengatakan, sistem pendaftaran haji yang saat ini berbasis antrean (first-come, first-served) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, telah memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi jamaah yang menunggu secara tertib.
"Terkait wacana penerapan mekanisme kompetitif seperti War Tiket, BPKH memandang bahwa hal tersebut perlu dikaji secara hati-hati dan komprehensif," kata Fadlul kepada Republika, Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan, skema apapun yang diterapkan ke depan perlu memastikan tidak mengabaikan hak dan ekspektasi jamaah yang telah berada dalam antrean selama bertahun-tahun.
Di sisi lain, ia menjelaskan, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH tetap berfokus pada pengelolaan dana haji secara transparan, akuntabel, dan profesional. Pengelolaan ini ditujukan untuk menghasilkan nilai manfaat yang optimal guna menjaga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tetap rasional dan berkelanjutan.
BPKH juga mendukung berbagai upaya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan haji. Namun demikian, pengaturan mekanisme teknis pemberangkatan dan kuota merupakan kewenangan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI sebagai regulator dan penyelenggara. Dalam hal ini, BPKH akan terus bersinergi untuk memastikan setiap kebijakan tetap memperhatikan keberlanjutan keuangan haji dan kemaslahatan umat.
"Pada prinsipnya, inovasi dalam penyelenggaraan haji perlu didorong, namun tetap harus menjaga keadilan dan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh jamaah secara merata," ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika