REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen penuh Kementerian Haji dan Umrah dalam menjalankan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih tata kelola negara, termasuk sektor perhajian.

Hal itu disampaikan Dahnil merespons arahan Presiden Prabowo dalam Taklimat Awal Tahun bersama Presiden dan jajaran Kabinet di Hambalang, Bogor. Menurut Dahnil, dari berbagai arahan Presiden, terdapat satu pesan utama yang berulang kali ditekankan, yakni keseriusan Presiden dalam memberantas praktik korupsi dan rente.

“Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara. Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” ujar Dahnil dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ia menegaskan, Presiden secara eksplisit menghendaki Kementerian Haji dan Umrah menjadi kementerian dengan nol toleransi terhadap korupsi, rente, maupun praktik amoral lainnya yang mencederai amanah pelayanan jamaah.

“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,”ucap dia.

Dahnil menjelaskan, saat ini proses persiapan penyelenggaraan haji berada pada fase krusial, khususnya pada tahapan pengadaan layanan yang rawan disusupi kepentingan tidak sehat. Dari pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama dengan syarikah.

“Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga sebelumnya pengadaan syarikah sedang dan sudah berlangsung, dan di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,”kata dia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat awal tahun di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). - (Republika/Prayogi)

Ikuti Whatsapp Channel Republika