REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang seluruh kontrak pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
Ia menilai, banyak praktik pengelolaan SDA yang berpotensi merugikan negara dan tidak sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Buya Anwar, panggilan akrabnya, merujuk pada buku Confessions of an Economic Hit Man karya John Perkins yang mengungkap praktik eksploitasi SDA di berbagai negara oleh kelompok kecil yang disebut Economic Hit Men (EHM).
Dalam buku itu diceritakan bagaimana negara seperti Ekuador dieksploitasi melalui kontrak minyak yang timpang, di mana masyarakat hanya menerima manfaat sangat kecil, sementara keuntungan besar mengalir ke pihak asing.
Dari setiap 100 dolar minyak yang diambil, menurutnya, masyarakat terdampak hanya menerima sekitar 2,5 hingga tiga dolar. Selebihnya dinikmati perusahaan dan digunakan untuk kepentingan lain, termasuk biaya militer.
"Jadi hanya sekitar 2,5 hingga tiga dolar yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat yang terkena dampak buruk dari proyek mereka tersebut," ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/12/2025).
"Pekerjaan buruk tersebut kata John Perkins dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang disebut dengan Economic Hit Men," ucapnya.




