REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –Mujadalah Kiai Kampung (MKK) forum wadah para kiai kampung menilai pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membersihkan kayu-kayu gelondongan di sejumlah wilayah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua MKK, Wahyu Muryadi mengatakan bahwa Mujadalah Kiai Kampung Indonesia menyampaikan perhatian dan keprihatinan mendalam atas bencana yang terjadi di tiga provinsi yang mengakibatkan tumpahan kayu gelondongan dalam jumlah sangat besar.
Bahkan jumlahnya mencapai jutaan batang, dan tersebar di berbagai wilayah terdampak bencana.
"Berdasarkan hasil pengamatan langsung, kajian lapangan, serta diskusi internal yang telah kami lakukan, kami menilai bahwa volume material kayu yang berserakan sangat besar dan kompleks penanganannya," kata Wahyu kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (12/12/2025)
Wahyu menambahkan, apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, maka diperlukan biaya yang amat signifikan, durasi pengerjaan yang panjang, serta ketersediaan tenaga dan alat yang besar, yang berpotensi mengganggu prioritas kerja negara lainnya.
Sehingga masyarakat di daerah terdampak berpotensi menghadapi dampak berkepanjangan apabila penanganan tidak dilakukan secara cepat dan efektif.
Berangkat dari pertimbangan tersebut, serta untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak, Mujadalah Kiai Kampung Indonesia mengajukan usulan resmi kepada pemerintah.
Wahyu mengatakan, pertama, pemerintah dapat melaksanakan mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk melakukan pembersihan kayu gelondongan di wilayah terdampak.
"Kedua, kayu yang ada diberikan sebagai kompensasi secara cuma-cuma kepada perusahaan yang terpilih, sebagai imbalan atas kewajiban mereka untuk melakukan pembersihan secara cepat dan tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika