REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan kembali peran besar tokoh Persis dalam menjaga keutuhan bangsa, khususnya melalui Mosi Integral Mohammad Natsir yang pada 1950 berhasil mengembalikan Indonesia dari bentuk Negara Serikat (RSI) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) ke-3 PW Persis DKI Jakarta, HNW mengajak umat Islam terutama Persis menjadi garda terdepan dalam memperkuat NKRI dan mengamankan Pancasila.
HNW juga mengapresiasi penegasan NKRI dan Anggaran Pendidikan 20 persen dalam amandemen UUD 1945, serta mengajak umat Islam, khususnya Persis, untuk menjadi garda terdepan dalam mengamankan Pancasila.
"Pancasila ini untuk kita umat Islam, mestinya paling berada di arah terdepan untuk mengamankan," kata HNW saat Seminar Kebangsaan dan Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil) Ke-3 Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PW Persis) DKI Jakarta pada Senin (8/12/2025)
HNW menjelaskan bahwa diksi seperti adil, adab, rakyat, dan musyawarah dalam Pancasila memiliki akar terminologi yang kuat dari Alquran dan hadis.
Di tempat yang sama, Mewakili Pj Gubernur DKI Jakarta, Kepala Biro Pendidikan Mental (Dikmental) Setda DKI Jakarta, Fajar Eko Satriyo menyampaikan apresiasi dan harapan besar Pemprov kepada Persis.
Fajar menekankan tiga poin utama: pertama, Persis diharapkan memperkuat pembinaan akhlak sebagai bantalan moral yang kokoh di tengah mobilitas dan tantangan kehidupan urban. Kedua, mendorong dakwah yang adaptif dan inovatif, mampu menjadi solusi persoalan masyarakat. Ketiga, membangun kolaborasi strategis untuk memastikan kemajuan kota Jakarta berjalan seiring dengan kemuliaan akhlak warganya.
"Pemerintah Provinsi Jakarta tentunya siap untuk terus berkolaborasi, menyambut inisiatif, serta mendukung gerak langkah dakwah yang berorientasi pada pembangunan dan kemaslahatan," ujarnya.
Diskriminasi Pendidikan dan Ormas
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin yang sekaligus membuka Musykerwil, menyoroti isu diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Jakarta, termasuk madrasah milik ormas.
Ia secara tegas menyatakan bahwa sedang berupaya menganggarkan tambahan dana untuk pendidikan swasta dan mengatasi masalah status tanah KUA di Jakarta.
Khoirudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PW Persis DKI Jakarta atas kontribusinya dalam mendidik warga Jakarta. Ia kemudian secara tegas mengangkat masalah diskriminasi pendidikan yang dianggap melanggar hak masyarakat yang dijamin UUD 1945.
“Hari ini kita menyaksikan adanya diskriminasi pendidikan,” ujar Khoirudin.
Ia membandingkan sekolah negeri yang didukung penuh oleh negara mulai dari tanah, fasilitas, hingga gaji guru yang sejahtera dengan sekolah swasta termasuk madrasah, yang harus berjuang dengan tanah dari masyarakat dana siswa yang besar, dan gaji guru yang bahkan lebih rendah dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
PW Persis DKI Jakarta berharap Musykerwil ke-3 menghasilkan rumusan pemikiran transformatif yang dapat menjadi pelopor pembangunan bangsa, meneruskan kontribusi strategis Persis dalam pembangunan kota dan negara, serta mendorong Generasi Muda Persis untuk proaktif dalam partisipasi kebangsaan yang beradab. Kegiatan Seminar Kebangsaan juga dihadiri tokoh perempuan Betawi Prof Sylviana Murni, Penasihat PP Persis Prof Wildan Anas dan Stafsus Gubernur DKI Chiko Hakim.
Sejumlah tokoh nasional hadir, mulai dari Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua DPRD DKI Khoirudin, mantan Anggota DPD RI Sylviana Murni, Kepala Dikmental DKI Fajar, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim hingga tokoh Persis Prof Dadan Wildan Anas dan ekonom Persis Dr Agus Herta Sumarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika