REPUBLIKA.CO.ID, TAIZ— Ketegangan keamanan dan militer terus meningkat di Provinsi Hadramaut, Yaman timur. Hal ini muncul di tengah konflik kekuasaan yang mencolok di provinsi terbesar di negara yang kaya sumber daya minyak itu.
Yang terlibat dalam konflik ini adalah Dewan Transisi Selatan yang dibentuk pada 2017. Mereka menuntut pemisahan Yaman Selatan dari Yaman Utara.
Dewan ini mengatakan mereka berupaya mendirikan negara Selatan yang merdeka dan mengembalikan keadaan seperti sebelum penyatuan Yaman pada 1990 antara negara Utara dan Selatan sebelumnya.
Di sisi lain, ada Aliansi Suku Hadramaut yang didirikan pada 2013. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh suku, sosial, akademis, dan agama terkemuka, serta memiliki Pasukan Perlindungan Hadramaut.
Aliansi ini mengatakan mereka berupaya memerintah provinsi secara otonom guna menjaga kedaulatan dan kekayaannya, serta menolak kedatangan pasukan dari luar provinsi.
Di antara pihak pertama dan kedua, ada pihak ketiga yang diwakili oleh pasukan militer wilayah pertama dan kedua, yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Tetapi kepemimpinannya terpecah antara yang mendukung pemerintah sah dan Dewan Transisi. Hal ini membuat situasi di Hadramaut semakin rumit di tengah konflik kekuasaan yang memicu kekhawatiran opini publik di seluruh Yaman.
Perkembangan konflik
Sejak sekitar sepekan yang lalu, konflik berkembang secara signifikan setelah Dewan Transisi Selatan mengirimkan bala bantuan militer yang disebut sebagai pasukan pendukung keamanan pimpinan Brigadir Jenderal Saleh Ali bin Sheikh Abu Bakr, yang dikenal sebagai Abu Ali al-Hadrami.
Ikuti Whatsapp Channel Republika