REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menyamaratakan masa antrean haji di seluruh provinsi menjadi 26 tahun. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir meminta kebijakan tersebut dikaji secara matang.

“Sebaiknya semua hal dikaji secara matang, plus minusnya,” kata Haedar kepada Republika dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Muzakarah Nasional Perhajian II Lembaga Pembinaan Haji dan Umroh (LPHU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyiyah, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, masyarakat Indonesia atau jamaah pada umumnya merespons kebijakan pemerintah dengan menerima saja. Namun, Haedar berpesan agar rencana tersebut dikaji seakurat mungkin jika ingin dilakukan pendataan.

“Kalau plus minusnya itu lalu kesimpulannya banyak plusnya, ya dilaksanakan kebijakannya. Tapi kalau ternyata problemnya juga banyak, ya dicoba pilihan lain,” ujarnya.

Haedar menegaskan kebijakan tersebut harus dikaji lebih dahulu secara seksama. Selain itu, Haedar juga meminta agar pelaksanaan ibadah haji semakin dipermudah dan tidak justru menjadi semakin rumit. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika