REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, meminta agar pelaksanaan ibadah haji dipermudah dan tidak justru menjadi semakin rumit. Hal ini disampaikan Haedar dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Muzakarah Nasional Perhajian II Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Menurut Haedar, kegiatan rakernas dan muzakarah ini rutin dilaksanakan setiap tahun untuk mengantisipasi dinamika pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ia menilai, pelaksanaan ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan ijtihad dalam praktiknya, terutama karena semakin banyaknya jamaah dan kompleksitas pelaksanaannya.

“Karena semakin banyak jamaah yang menunaikan ibadah haji, makin banyak pula permasalahannya. Rukun, wajib, dan sunnahnya itu tidak selalu persis tertunaikan. Maka diperlukan pemahaman yang semakin luas,” kata Haedar kepada Republika di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jumat (7/11/2025).

Haedar juga menyoroti perubahan kelembagaan di mana urusan haji kini ditangani oleh kementerian tersendiri (Kementerian Haji dan Umrah) setelah sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal di Kementerian Agama (Kemenag). Ia menilai, perubahan tersebut berpotensi membawa konsekuensi birokrasi dan regulasi operasional yang perlu diantisipasi.

“Saya yakin ada proses birokrasi dan regulasi operasional yang tentu perlu diantisipasi juga. Tapi kami harapkan pergantian ini tidak membuat pelaksanaan haji semakin rumit, tapi harus makin lebih mudah, biarpun tentu tidak semudah yang kita bayangkan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika