REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengingatkan seluruh jajarannya agar bersama-sama mencegah risiko kebocoran pada dana haji. Dia tidak ingin ada kasus pencurian uang pada masa kepemimpinannya.
"Saya sangat mewanti-mewanti tim yang ada di Kementerian Haji supaya jangan sampai ada kebocoran," kata Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan saat ditemui usai prosesi wisuda di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (4/10/2025).
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Menurut dia, setiap orang di Kementerian Haji mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memastikan pengalokasian dana haji agar tepat sasaran. "Oleh karena itu, aspek kehati-hatian perlu ditekankan dan ditanamkan agar persoalan itu tidak muncul," ujar Gus Irfan.
Dia menyebut, terjadinya kebocoran dana dapat menimbulkan kerugian besar pada masyarakat atau dalam hal ini jamaah calon haji. "Satu persen pun luar biasa, satu persen Rp 200 miliar. Itu semua adalah dana rakyat, dana umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," kata Gus Irfan.
Soal upaya antisipasi, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mengawal dan mendampingi pelaksanaan ibadah haji sehingga terbebas dari segala bentuk tindakan penyelewengan. Koordinasi dengan KPK juga meliputi pengecekan dan pelacakan rekam jejak setiap orang yang telah maupun akan bertugas di Kementerian Haji dan Umrah.
"Kami akan memasukkan tenaga besar-besaran dari kementerian lain dan yang sudah masuk akan kami minta di-tracking oleh KPK untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari," ucap Gus Irfan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika