REPUBLIKA.CO.ID, DOHA—Qatar dan Mesir menyambut baik tanggapan Hamas terhadap rencana Presiden AS Donald Trump.
Keduanya menegaskan kelanjutan kerja untuk menyelesaikan pembahasan rencana tersebut dengan tujuan mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.
Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan dalam sebuah pernyataan, dikutip Aljazeera, Sabtu (4/10/2025), Qatar menegaskan dukungannya terhadap pernyataan Presiden AS yang menyerukan gencatan senjata segera guna memfasilitasi pembebasan para sandera dengan aman dan cepat.
Hal ini untuk mencapai hasil yang cepat yang menghentikan pertumpahan darah saudara-saudara Palestina di Gaza.
Qatar telah mulai bekerja dengan mitra mediasinya di Mesir dan berkoordinasi dengan AS guna menyelesaikan diskusi tentang rencana untuk memastikan berakhirnya perang.
Sementara itu, Mesir menyatakan apresiasinya atas pernyataan yang dikeluarkan oleh Hamas.
Negara jiran Palestina ini menekankan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan keinginannya dan keinginan semua faksi Palestina untuk menghentikan pertumpahan darah rakyat Palestina.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan harapannya bahwa perkembangan positif setelah tanggapan Hamas akan mengarah pada komitmen oleh semua pihak untuk mengimplementasikan rencana tersebut.
Mereka menekankan akan melakukan yang terbaik dengan negara-negara Arab, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa untuk mencapai gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.
Hamas sebelumnya mengumumkan persetujuannya untuk membebaskan semua tawanan pendudukan hidup dan mati, sesuai dengan formula pertukaran yang terkandung dalam proposal Presiden Trump.
Langkah tersebut dalam rangka menghentikan perang dan menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, dan menuntut agar kondisi lapangan untuk proses pertukaran tersebut disediakan.
Gerakan ini menekankan kesiapannya untuk segera masuk melalui mediator ke dalam negosiasi untuk membahas rinciannya.
Gerakan ini memperbarui kesepakatannya guna menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada sebuah badan Palestina yang independen dengan konsensus nasional dan berdasarkan dukungan Arab-Islam.
Menurut pernyataan Hamas, isu-isu yang berkaitan dengan masa depan Jalur Gaza terkait dengan posisi nasional yang inklusif berdasarkan hukum dan resolusi internasional.
Isu-isu ini akan dibahas dalam kerangka kerja nasional Palestina yang inklusif di mana Hamas menjadi bagian dan berkontribusi dengan penuh tanggung jawab.
Pemimpin Hamas Musa Abu Marzouk mengatakan kepada Aljazeera bahwa gerakan ini menanggapi secara positif proposal Trump, karena prioritasnya adalah menghentikan perang dan pembantaian.
Dia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut mencakup konsensus nasional untuk menyerahkan administrasi Gaza kepada pihak yang merdeka, dengan Otoritas Palestina (PA) sebagai titik acuan.
Abu Marzouk menjelaskan bahwa isu-isu lain dalam proposal Trump yang terkait dengan pembentukan masa depan rakyat Palestina adalah isu nasional dan tidak diputuskan oleh Hamas saja, tetapi dibahas dalam kerangka nasional Palestina yang inklusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika