REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyambut positif pengesahan Kementerian Haji dan Umrah.
Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M Nur mengatakan, kehadiran kementerian ini tidak hanya penting dari sisi pelayanan jamaah, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional, khususnya dengan Kerajaan Arab Saudi.
"Selama ini, hubungan diplomasi sering tidak setara. Di Saudi sudah ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya setingkat direktorat. Dengan kementerian ini, posisi kita akan lebih sejajar," kata dia di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Menurut Firman, posisi setara ini akan strategis dalam proses negosiasi kebijakan luar negeri yang menyangkut teknis pelaksanaan ibadah, seperti kebijakan haji dan umrah mandiri yang selama ini dinilai cenderung lebih menguntungkan pihak swasta atau syarikah di Arab Saudi.
Lebih jauh, Firman menyebut pengesahan beleid itu sebagai tonggak sejarah baru dalam tata kelola ibadah haji dan umrah nasional.
Firman mengatakan, pembentukan kementerian khusus tersebut merupakan realisasi dari usulan yang telah lama diperjuangkan oleh asosiasinya, bahkan sejak penyusunan kabinet Presiden Prabowo Subianto pada periode awal pemerintahan.
"AMPHURI sudah lama merindukan kehadiran Menteri Haji dan Umrah. Kami beberapa kali menyampaikan harapan ini secara terbuka saat Presiden menyusun kabinet. Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika