REPUBLIKA.CO.ID, GAZA—Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada 24 Juli 2023, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang.
Dengan demikian, Macron sedang dalam perjalanan untuk menepati janji yang ia buat beberapa bulan lalu, di mana ia secara jelas dan terkadang tersembunyi mengisyaratkan bahwa negaranya akan mengakui Negara Palestina.
Hal ini terjadi meskipun Israel dan pejabatnya menanggapi dengan kemarahan besar terhadap isyarat dan pernyataan Macron yang berulang kali mengenai masalah tersebut, hingga tingkat di mana Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel, melontarkan hinaan kepada Presiden Prancis.
Pada awal April lalu, sebagai tanggapan atas cuitan Macron yang mendukung hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel (tanpa Hamas dan perlawanan), Yair mencuit:
“Sialan kamu (merujuk pada Macron), ya untuk kemerdekaan New Caledonia, ya untuk kemerdekaan Polinesia Prancis, ya untuk kemerdekaan Korsika, ya untuk kemerdekaan Basque Country, ya untuk kemerdekaan Guyana Prancis, hentikan imperialisme baru Prancis di Afrika Barat.”
Lebih dari itu, Yair mendapat dukungan terbuka dari ayahnya menyusul apa yang mereka sebut pelanggaran diplomatik yang kasar ini. Sang ayah menyebutnya sebagai “zionis sejati yang peduli dengan masa depan negaranya.”
Namun, komentar-komentar kritis dan marah dari Israel tampaknya belum berhasil—hingga saat ini—untuk menggagalkan niat Macron.
Dan karena Presiden Prancis jauh dari bisa disebut sebagai “teman Palestina” pada saat negaranya diklasifikasikan sebagai salah satu pendukung terbesar Israel secara politik dan militer, bahkan terus memasok senjata ke sana di tengah genosida yang sedang berlangsung di Gaza, maka posisi Macron menimbulkan banyak pertanyaan: Apa yang sebenarnya ada di pikiran Presiden Prancis? Mengapa dia mengambil langkah ini sekarang? Apakah langkah Prancis akan mengubah sesuatu di lapangan?
Permainan poker Prancis
Pengumuman Macron datang beberapa hari sebelum PBB menyelenggarakan konferensi internasional untuk penyelesaian damai masalah Palestina dan penerapan solusi dua negara yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi di New York pada 28 Juli lalu.
Konferensi itu sendiri bertujuan menyusun peta jalan yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Rapat yang diadakan pada 28 dan 29 Juli ini di tingkat menteri luar negeri juga bertujuan untuk mempersiapkan KTT yang lebih luas di sela-sela Sidang Umum PBB pada September mendatang.
Dari KTT itu diharapkan dapat merumuskan kembali posisi sejumlah negara Barat melalui pengakuan—meskipun hanya secara simbolis—terhadap Negara Palestina dan menghidupkan kembali jalur solusi dua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika