REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengelola 125 titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari skema distribusi. Program ini merupakan bagian dari kerja sama strategis antara PBNU dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, pelaksanaan MBG oleh NU terus berjalan dengan mengikuti berbagai proses verifikasi yang telah ditetapkan.
“Ya sudah proses. Sekarang ini yang sudah masuk ke dalam sistem ada 125 titik. Karena kita harus melalui macam-macam proses verifikasi dan lain-lain, sehingga memang semua harus kita ikuti,” ujar Gus Yahya saat ditemui usai memberikan penghargaan kepada 10 pemenang kaligrafi internasional di Gedung PBNU, Senin (21/7/2025).
"Tapi akan terus kita dorong supaya ke depan ada akselerasi yang lebih kuat untuk pelaksanaan MBG," ucap Gus Yahya.
Program MBG yang dijalankan NU ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PBNU dan BGN yang saat ini memasuki tahap finalisasi.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana menekankan bahwa peran NU sangat strategis dalam menyukseskan program ini, mengingat luasnya jaringan pesantren NU di seluruh Indonesia.
"NU ini adalah salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, jadi harus menjadi pondasi yang kuat dalam program Makan Bergizi Gratis," ujar Dadan usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (17/6/2025) lalu.
Menurut Dadan, ke depan dapur MBG yang dikelola Nu diharapkan jumlahnya meningkat menjadi 1.000 dapur, khususnya di lingkungan pesantren NU.
"Saya ingin minimal NU (bangun dapur SPPG) 1.000 sehingga memudahkan pekerjaan Badan Gizi Nasional. Minimal untuk daerah pesantren itu, Badan Gizi Nasional sudah melepaskan ke NU sepenuhnya," kata Dadan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika