REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana membangun peternakan ayam pedaging dan ayam petelur dalam jumlah besar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengamat sosial ekonomi Buya Anwar Abbas menilai, rencana tersebut perlu diarahkan agar memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan begitu, pembangunan peternakan tersebut tidak lantas membuka ruang dominasi bagi usaha bermodal besar atau raksasa.

"Langkah ini perlu diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang akan terjadi karena kebutuhan MBG sekitar 1,1 juta ton ayam pedaging dan 700 ribu ton telur per tahun," ujar tokoh yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Sebelumnya, pemerintah sudah menyampaikan rencana pelaksanaan program MBG secara penuh mulai Januari 2026. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan, pemerintah disebut akan mengembangkan peternakan ayam pedaging dan ayam petelur secara masif di berbagai daerah. Dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp20 triliun, pendanaan untuk pembangunan peternakan tersebut akan bersumber dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bagaimanapun, lanjut Buya Anwar, pengoperasian peternakan ayam pedaging dan ayam petelur itu tidak perlu dilakukan langsung oleh pemerintah. Menurut dia, akan lebih tepat bila produksi dilakukan oleh pihak swasta dan koperasi.

“Saya melihat sebaiknya pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh pemerintah, tapi oleh koperasi dan swasta agar ekonomi masyarakat semakin berdaya sehingga daya beli masyarakat bisa semakin meningkat,” ucapnya.

Buya Anwar menilai, peran pemerintah seyogianya sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi. Dengan pola ini, pelaku UMKM akan memiliki kepastian pasar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika