REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyatakan perlunya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut tentang wacana ibadah haji jalur laut dan lebih mempertimbangkan untuk memperbaiki pelayanan haji di jalur udara.
"Ya, itu kalau konteksnya seperti paket khusus yang orang ingin misalnya romantisme masa lalu, ya boleh-boleh saja, tetapi kalau itu sebagai opsi ya memang harus dipertimbangkan. Seharusnya, justru angkutan udara kita ini kan dipermudah, kemudian pengawasannya juga lebih baik, karena armadanya kan juga sudah ada," kata Luluk yang menjadi anggota Pansus Haji 2024 saat ditemui di Jakarta, Ahad (13/7/2025).
Ia menegaskan, penyelenggaraan haji di Indonesia yang menggunakan armada udara perlu dievaluasi terlebih dahulu, dengan mengoptimalkan pengawasannya sebelum menyelenggarakan haji dengan moda kapal laut.
"Kita ini punya penerbangan domestik yang sudah banyak beroperasi, itu kan mungkin saja untuk dilibatkan. Nah, kalau kemarin itu kan memang monopoli diberikan kepada salah satu maskapai, tetapi ternyata juga enggak bisa mengatasi semuanya, itu yang harus dievaluasi," ujar dia.
Menurut dia, haji jalur laut baru mungkin dilaksanakan apabila konteksnya memberikan paket khusus, misalnya untuk rekreasi dengan melibatkan biro-biro pariwisata dalam negeri.
"Kecuali kalau itu tadi, jadi paketnya ibadah haji plus ,misalnya turisme atau memang untuk melacak jejak masa lalu, seperti itu ya enggak apa-apa, tetapi itu opsional, itu bisa biro-biro misalnya orang pemerintah dilibatkan, bisa aja kan, karena sekarang juga ada sih teman-teman yang haji katanya ingin model-model kayak zaman Rasulullah, jadi di sana itu jalan kaki, dari Madinah ke Makkah, karena ingin merasakan bagaimana semangat dan energi masa lalu," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika