Laporan jurnalis Republika, Teguh Firmansyah, dari Makkah, Arab Saudi

Kementerian Agama (Kemenag) RI mendorong secepat mungkin penyatuan pasangan jamaah haji yang terpisah akibat penerapan kebijakan multi-syarikah. Berdasarkan data awal, ada sekitar 2.500 orang atau sekitar 1.250 pasangan yang berpotensi terpisah dari rombongan awal.

"Ada 2.500 jamaah yang berpotensi pisah, atau (sebanyak) 1.250 pasangan," ujar Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis Hanafi, di Kantor Urusan Haji Makkah, Ahad (18/5/2025). 

Menurut dia, data itu belum bisa terkonfirmasi secara pasti. Sebab, kondisi di lapangan masih dinamis. 

Bagaimanapun, lanjut Muchlis, sudah banyak jamaah terpisah yang menggabungkan diri secara diam-diam. Dalam arti, mereka belum melapor kepada pihak Daerah Kerja (Daker) Makkah atau PPIH.

Muchlis berpesan kepada jamaah yang sempat terpisah dan sudah bergabung diam-diam agar segera melapor ke ketua kelompok terbang (kloter) masing-masing. Untuk selanjutnya, laporan diteruskan ke sektor dan Daker Makkah. 

"Agar tidak ada kendala nanti saat pergerakan dari Makkah ke Arafah. Karena, sekali lagi, pelayanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) berbasis syarikah," jelas Muchlis.

Secara teknis, pasangan jamaah yang terpisah akan dibuatkan kartu Nusuk baru sehingga menyesuaikan dengan hotel tempat mereka menginap. Saat ini, Muchlis mengungkapkan, sudah ada forum komunikasi lintas syarikah demi menangani proses penggabungan ini. 

"Kartu Nusuk akan disesuaikan, diupayakan bergabung dengan yang mayoritas, dan ketersediaan kamar akan disesuaikan," kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag RI itu.

Semua penggabungan, tegas Muchlis, akan dikoordinasikan dengan kloter dan daker Makkah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika