REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto menggagas pembentukan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi sebagai bagian dari upaya reformasi besar-besaran dalam penyelenggaraan ibadah haji. Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, proyek ini ditargetkan mampu memangkas biaya haji secara signifikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Belum ada target waktu yang pasti, tapi kita memang mengarah ke sana. Ini jadi target besar. Karena presiden ingin ongkos haji jauh lebih rendah tapi pelayanan lebih tinggi. Dan itu bisa,” ujar Romo Syafi'i saat ditemui di Kantor Kemenag Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
Salah satu langkah strategis yang disiapkan pemerintah adalah pengadaan armada pesawat haji milik sendiri. Disebutkan, Presiden tengah mendorong rencana pembelian 200 unit pesawat Garuda guna mendukung mobilisasi jamaah secara mandiri.
“Kalau kita punya pesawat sendiri, waktu tunggu dan lama haji bisa dipangkas. Misalnya, dari 40 hari jadi hanya 30 hari. Karena selama ini, durasi haji itu tergantung ketersediaan slot penerbangan dan embarkasi,” ucap Romo Syafi’i.
Dia mencontohkan, dalam skema baru yang dirancang, jamaah bisa menyelesaikan ibadah haji dalam 30 hari. Dengan pembagian waktu sembilan hari di Madinah, ditambah perjalanan pulang-pergi dua hari, sisanya 19 hari di Makkah dan Armuzna.
Pendanaan dari Danantara, Eksekusi oleh BUMN
Terkait pendanaan pembangunan Kampung Haji, Romo Syafi’i menyebutkan bahwa kemungkinan besar proyek ini akan didanai oleh Danantara, lembaga pengelola investasi milik pemerintah. Sementara pelaksana teknisnya akan melibatkan BUMN.
“Sudah ada investor besar, gabungan dari dalam dan luar Arab, yang siap mendanai hingga tuntas. Bahkan nilainya sampai Rp 1.200 triliun. Tapi tampaknya Presiden lebih menginginkan agar dibiayai oleh Danantara dan dieksekusi oleh BUMN,” kata Romo Syafi'i.
Dia menegaskan bahwa Presiden ingin mendorong BUMN agar lebih produktif. Saat ini, kontribusi keuntungan BUMN terhadap investasi nasional masih minim, hanya dua persen. Presiden menargetkan bisa meningkat menjadi 7,5 persen.
“Itu tantangan langsung dari Presiden kepada pimpinan Danantara. Jangan sampai kita punya 800 BUMN tapi hanya muter-muter di keuntungan dua persen,” ucap Romo Syafi'i.
Proyek Kampung Haji Indonesia ini diharapkan menjadi terobosan strategis dalam tata kelola haji nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.
Sementara itu, Wakil Kepala Penyelenggara Badan Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pembicaraan terkait proyek strategis ini masih berada pada level kepala negara antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
“Ini kan masih pada level pembicaraan tingkat presidensial. Pembicaraan awal sudah pernah dilakukan oleh Pak Prabowo dengan MBS. Tentu ada pembicaraan berikutnya yang lebih teknis,” ujar Dahnil saat ditemui di kantornya di Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
Menurut Dahnil, dalam waktu dekat Presiden Prabowo dijadwalkan kembali melakukan pertemuan dengan Pangeran MBS untuk mendiskusikan lebih lanjut rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
Dahnil menjelaskan bahwa inisiatif Kampung Haji sejatinya bukan hal baru. Pemerintah melalui BUMN sempat menginisiasi hal serupa di periode sebelumnya, namun belum terealisasi. Kali ini, Presiden Prabowo ingin melanjutkan dan mendorong realisasi proyek tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan ekosistem ekonomi haji.
"Kenapa kampung haji ini penting? Karena konsen Presiden itu adalah bagaimana membangun ekosistem ekonomi haji yang punya dampak bagi ekonomi dalam negeri,” kata Dahnil.
Dia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Investasi, dana haji yang dikeluarkan setiap tahun bisa mencapai sekitar Rp 60 triliun, dengan sebagian besar mengalir ke luar negeri.
“Dengan adanya Kampung Haji ini, akomodasi dan layanan lainnya bisa masuk ke kas Indonesia. Ini akan meminimalkan cash outflow dan membantu cash inflow ke dalam negeri,” jelas Dahnil.
Lebih lanjut, kehadiran Kampung Haji juga diyakini bisa membuka peluang lebih besar bagi produk dan komoditas asal Indonesia masuk ke Arab Saudi, khususnya untuk kebutuhan jamaah haji.
“Selama ini, katering kita masih banyak impor komoditas. Misalnya, daging dan ayam masih dari Brazil. Tapi tahun ini, kita berhasil 100 persen menggunakan bumbu masakan dari Indonesia,” ujar Dahnil.
Dia menambahkan, sebelumnya rendang yang disajikan kepada jamaah kerap tidak sesuai cita rasa Indonesia karena menggunakan bumbu dari negara lain.
“Tahun lalu itu baru 30 persen, sekarang sudah 100 persen. Mudah-mudahan rendangnya sudah sesuai dengan rasa orang Indonesia,” ucap Dahnil.
Mengenai skema pembiayaan Kampung Haji, Dahnil menyebutkan opsi penggunaan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Danantara sedang dipertimbangkan. Namun hingga saat ini belum ada pembahasan teknis lebih lanjut.
“Skemanya seperti apa, nanti tergantung mana yang paling efisien. Apakah melalui Danantara atau BPKH. Tapi secara spesifik, pembahasan soal itu belum dilakukan,” kata Dahnil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika