REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Dina Sulaeman menyoroti langkah pemerintah Suriah yang menangkap pimpinan kelompok pejuang Palestina atas tekanan Amerika Serikat (AS).
Dina menyebut bahwa sikap rezim de facto Suriah, yang saat ini dipimpin eks faksi Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), membuka mata publik akan peran kelompok tersebut.
"Sikap rezim de facto Suriah, yang dipimpin eks-HTS, membongkar tabir bahwa kelompok jihadis seperti HTS tidak lebih dari instrumen dalam proyek proksi Barat, yang tujuannya bukan membela umat atau Palestina, melainkan memperlemah poros perlawanan Palestina," ujar Dina saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (24/4/2025).
Dia menyebut tindakan Suriah tersebut sebagai bentuk nyata dari dominasi kekuatan imperialis global yang masih kuat mencengkeram dinamika kawasan Timur Tengah.
“Penangkapan pimpinan pejuang Palestina oleh otoritas Suriah atas desakan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kekuatan imperialis global yang dipimpin Amerika Serikat masih terus berupaya mengendalikan dinamika perlawanan di kawasan,” ucap Dina.
Dina menilai, ketika AS mendesak negara-negara untuk menangkap atau membungkam suara-suara pro-Palestina, hal itu tak lain merupakan lanjutan dari apa yang disebutnya sebagai colonial complicity, sebuah bentuk kolaborasi dengan penjajah.
“Israel tidak akan mampu bertahan melawan kegigihan para pejuang Palestina dan resiliensi warga Palestina jika tidak didukung dana dan senjata oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa,” kata Dina.
Dia menyayangkan sikap rezim de facto Suriah yang kini dinilai tidak berani menentang tekanan Washington tersebut. "Ironisnya, rezim de facto Suriah, justru tidak berani melawan kehendak Amerika Serikat ini," jelas dia.
Padahal, tambah dia, Suriah dan Palestina berbatasan darat dan mereka adalah sesama bangsa Arab. Ketika rezim de facto Suriah lebih memilih menurut kehendak Amerika Serikat yang menguntungkan Israel, maka Suriah telah bergabung dengan rezim-rezim Arab lainnya.
"Seperti UAE, Jordan, Qatar, dan lain-lain yang memilih untuk menghindar dari tanggung jawab mereka membantu saudara sesame Arab mereka, demi imbalan uang dan kekuasaan," kata Dina.
Pihak berwenang Suriah telah menahan dua anggota senior Brigade al-Quds, faksi militer Jihad Islam Palestina (PIJ) pada Selasa (23/4/2025). Penangkapan itu dilakukan setelah Amerika Serikat menjanjikan pencabutan sanksi ekonomi dengan syarat tak ada lagi pejuang Palestina di Suriah.
BACA JUGA: Imbas Perang Dagang, akankah Dunia Lepas dari Cengkeraman Dolar AS yang Mulai Pudar?
Keduanya disebut mengambil bagian dalam serangan terhadap Israel dari Gaza pada Oktober 2023, kata sayap bersenjata kelompok tersebut dan seorang pejabat Suriah pada hari Selasa.
Penangkapan itu terjadi beberapa pekan setelah seorang pejabat Amerika Serikat menyerahkan delapan tuntutan kepada menteri luar negeri Suriah dalam sebuah konferensi di Brussels menurut laporan Reuters bulan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika