REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, kemarin menyetujui pemecatan para komandan senior dan sekitar 1.000 tentara cadangan karena menyerukan diakhirinya perang di Gaza.
Awal pekan ini, ratusan tentara Angkatan Udara Israel (IAF) menandatangani sebuah surat yang mengecam serangan militer di Gaza, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut "hanya melayani kepentingan politik dan pribadi, bukan kepentingan keamanan," seraya menyerukan kembalinya para tawanan dan menambahkan bahwa hal tersebut hanya bisa dicapai melalui gencatan senjata dan bukan dengan cara-cara militer.
Azmir, dikutip dari middleeastmonitor, mengatakan fakta bahwa para tentara menandatangani surat tersebut adalah masalah serius, dan menyatakan bahwa mereka tidak dapat menandatangani petisi semacam itu dan kemudian kembali bertugas.
Menteri Pertahanan Israel Katz "dengan tegas" mengkritik surat tersebut sebagai upaya untuk melemahkan legitimasi perang.
Media Israel melaporkan bahwa beberapa penandatangan surat tersebut termasuk mantan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal (res.) Dan Halutz, mantan Panglima Angkatan Udara Mayjen (res.) Nimrod Sheffer, dan mantan kepala Otoritas Penerbangan Sipil, Kolonel (res.) Neri Yarkoni.
Mereka menyerukan kepada "semua warga Israel" untuk menuntut, di mana pun dan dengan cara apa pun, penghentian perang untuk mengembalikan para tawanan.
Menurut pihak militer, sepuluh persen dari penandatangan surat tersebut adalah tentara cadangan aktif, yang sebagian besar adalah sukarelawan, sementara sisanya adalah mantan atau pensiunan tentara.
Media Israel melaporkan petisi yang ditandatangani oleh sekitar seribu prajurit Angkatan Udara yang menuntut diakhirinya perang di Gaza dan menyatakan penentangan mereka terhadap pemecatan Kepala Shin Bet, Ronen Bar, dan penasihat yudisial pemerintah.
Channel 12 mengkonfirmasi bocornya perselisihan konstitusional tentara melalui petisi tersebut, di mana sekitar seribu prajurit cadangan Angkatan Udara menyatakan penentangan mereka terhadap posisi pemerintah.
Koresponden urusan politik saluran tersebut, Yaron Avraham, mengatakan bahwa tentara bekerja keras untuk menggagalkan organisasi ratusan prajurit cadangan angkatan udara yang menyatakan penolakan mereka untuk menjadi sukarelawan dalam perang, yang mereka yakini telah dilanjutkan karena motif partisan.
Mengomentari perselisihan ini, Ilan Segev, anggota tim negosiasi untuk kesepakatan Gilad Shalit, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 13 bahwa mereka terus-menerus mengulangi bahwa mereka mengerahkan tekanan untuk mendapatkan kembali para tahanan, tetapi operasi militer di Jalur Gaza selama tujuh pekan tidak berhasil mendapatkan kembali satu pun tahanan.
Bukan hanya sebuah petisi
Dalam sebuah bias yang jelas terhadap pemerintah, presenter politik Channel 14, Yara Zerd, menggambarkan para penandatangan surat tersebut sebagai sekelompok pilot dan tentara angkatan udara yang mencoba mengancam Israel selama perang, bukannya mengancam musuh.
"Ini bukan hanya sebuah petisi, melainkan sebuah ujian bagi Menteri Pertahanan Yisrael Katz, Kepala Staf Eyal Zamir dan Komandan Angkatan Udara Tomer Bar," kata Zerd, seraya menyerukan kepada mereka untuk memberikan tanggapan yang tegas kepada para penandatangan surat tersebut.
BACA JUGA: Viral Perempuan Pukul Askar di Area Masjid Nabawi Madinah, Ini Tanggapan Arab Saudi
"Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda tidak mengetahuinya," katanya, seraya menambahkan, "Di mana Yoav Galant dan Herzl Halevy gagal, Anda harus berhasil."
Sebelumnya pada hari Kamis (3/4/2025), Zamir meratifikasi keputusan untuk memberhentikan para prajurit aktif dari dinas setelah mereka menandatangani petisi, menekankan bahwa tanda tangan mereka dianggap sebagai hal yang serius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika